Eri juga memohon pengertian warga yang mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Ia menegaskan data yang akurat akan meningkatkan transparansi dan keadilan penyaluran bantuan.
“Saya atas nama Pemkot Surabaya nyuwun ngapuro, mohon ikhlas hati menjawab pertanyaan petugas BPS. Agar kita tahu pergerakan ekonomi Surabaya dan penyaluran bantuan semakin transparan,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh skala usaha, mulai dari yang terbesar hingga usaha mikro. Di Surabaya, sasaran meliputi 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar, 13.000 usaha menengah, dan sekitar 490.000 UMKM.
“Kita akan mendata 1.402 usaha besar, 13.000 usaha menengah, dan sekitar 490.000 UMKM,” jelas Arrief.
Pelaksanaannya melibatkan 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan dimulai 1 Mei 2026, sedangkan pendekatan langsung ke lapangan (door to door) berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi berbeda dengan DTSEN. “DTSEN berfokus pada aspek sosial dan Surabaya menjadi percontohan, sedangkan Sensus Ekonomi dilaksanakan serentak nasional setiap 10 tahun sekali,” terangnya.
Hingga pertengahan Juni, pendataan terhadap usaha besar sudah mencapai sekitar 800 perusahaan, sedangkan pendekatan langsung dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 unit usaha.
Arrief mengakui tantangan di lapangan berupa kejenuhan sebagian responden, namun tetap optimis target tercapai berkat pendekatan persuasif dan dukungan Pemkot.
“Ada yang merasa bosan karena sering didata, tapi dengan pendekatan dan bantuan pemkot, Insyaallah data dapat terpenuhi,” pungkasnya. (ahm)
