SURABAYA, METROTODAY – Beragam isu beredar masif di media sosial. Di antaranya, ajakan dari pihak yang tidak jelas untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf mengajak seluruh masyarakat untuk bersikap dewasa atas isu-isu yang tidak benar seperti itu. Persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga bersama.
“Siapa saja bisa membuat konten di medsos. Dan, hal seperti ini memang sedang marak. Masyarakat harus dewasa. Apa yang tersebar di media sosial bisa berdampak langsung pada NKRI. Padahal, kita sangat membutuhkan ketenangan dan persatuan yang terus dijaga,” ungkap Musyafak Rouf saat menghadiri Dialog Kebangsaan Jawa Timur yang bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital” di Resto Nine Surabaya pada Senin (3 Agustus 2026).
Dialog tersebut merupakan inisiatif Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Hadir langsung, Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Perwakilan Pangdam V/Brawijaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, Ketua DPRD Jatim, serta utusan berbagai organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur.
Musyafak Rouf menegaskan, semangat menjaga persatuan bukan hanya tugas satu daerah, melainkan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Seluruh Indonesia harus punya sikap yang sama. Persatuan dan kesatuan NKRI ini harus dijaga bersama.
”Jawa Timur ini yang berinisiatif, mendahului, membuka dialog dengan semua lapisan masyarakat,” katanya.
Musyafak Rouf menambahkan, inisiatif Polda Jatim ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dan instansi terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di Jawa Timur. Kondisi saat ini sangat membutuhkan ruang dialog terbuka antara pemerintah, elemen masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki gagasan untuk perbaikan bersama.
Dia memuji langkah Kapolda Jatim bersama Forkompimda, termasuk Gubernur Jatim, dan berharap upaya ini dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat Polres dan Polsek di seluruh Jawa Timur.
Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota memiliki keragaman suku, budaya, dan karakter masyarakat. Ada yang berwatak tegas. Ada yang santun. Semua itu harus dijaga agar saling menghormati serta berdialog demi kebersamaan. Kerukunan tidak bisa ditawar lagi dan NKRI adalah harga mati. Semua warga negara harus diperlakukan sama oleh pemerintah tanpa membedakan latar belakang.
”Marilah kita jaga bersama kerukunan, ketertiban, dan persatuan. Kita butuh ruang dialog dan musyawarah, itulah nafas dan prinsip bangsa Indonesia. Mari kita jaga kebaikan bersama, saling bertoleransi, meski berbeda suku, bahasa, dan daerah,” tuturnya.
Dialog kebangsaan ini diharapkan menjadi langkah nyata menjadikan Jawa Timur sebagai barometer kerukunan sekaligus inisiator persatuan nasional. Di tengah arus informasi digital yang kerap memicu polarisasi, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dirawat dan dihidupkan kembali melalui dialog yang damai dan musyawarah untuk mufakat. (MT)
