“Berkaitan pendampingan, kami punya GRMS sejak tahun 2005. Jadi kami mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, kemudian pengendalian. Di Surabaya kami juga concern berkaitan dengan pengendalian risiko kecurangan,” tegasnya.
Penguatan sistem pengawasan berbuah capaian positif yang konsisten. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemkot Surabaya terus naik dari 78,40 (2021), 80,14 (2022), 95,12 (2023), 100,67 (2024), hingga 100,77 pada 2025. Sejak 2022, Surabaya telah meraih predikat A.
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menunjukkan tren naik 75,34 (2021), 80,31 (2022), 83,92 (2023), 90,24 (2024), dan 91,83 (2025). Sejak 2024, SAKIP Surabaya meraih predikat AA dan menjadikan Surabaya sebagai kota pertama dengan capaian tersebut.
“Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan untuk reformasi birokrasi, sejak tahun 2022 Surabaya sudah mendapat nilai A. Kemudian sejalan waktu walaupun skornya kita naik terus sampai sekarang sudah di atas 100. Untuk SAKIP sejak tahun 2024 kami sudah mencapai AA dan sekarang (2025) juga AA. Ini menjadikan Surabaya sebagai kota pertama dengan predikat SAKIP AA tersebut,” paparnya.
Peningkatan tata kelola diikuti kualitas pelayanan publik: Indeks Kepuasan Masyarakat naik dari 88,37 (2021) menjadi 98,43 (2025), sedangkan Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 4,23 menjadi 4,84 dalam periode yang sama.
Pemkot Surabaya juga menerapkan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat struktural, lengkap dengan surat pernyataan siap mengundurkan diri apabila target tidak tercapai. Rotasi jabatan dibatasi maksimal dua tahun untuk mendorong lahirnya inovasi baru dari para ASN.
“Ini juga komitmen semuanya di Pemkot Surabaya menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan siap untuk mengundurkan diri apabila kinerja tidak tercapai. Kami di Surabaya punya kontrak hanya sekitar 2 tahun dalam satu jabatan yang sama. Karena kami memang komitmen berputar. Sehingga dengan dua tahun itu diharapkan punya inovasi-inovasi baru lagi,” tegasnya.
