METROTODAY, SURABAYA – Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menjangkau 1.004.298 Kepala Keluarga di Kota Surabaya. Di balik luasnya cakupan pendataan, Pemkot terus memperkuat verifikasi dan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyebut sistem digital memudahkan warga mengajukan sanggah jika data dinilai keliru. Contohnya warga lanjut usia yang masuk desil 6–10 padahal membutuhkan bantuan, tim langsung membantu melengkapi data dan foto kondisi rumah.
“Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital. Saat itu juga kami bantu mengisi formulir dan langsung difoto kondisi rumah. Dalam beberapa menit datanya langsung muncul,” ungkap Antiek, Minggu (4/10).
Ia menambahkan mekanisme baru ini membuat layanan sosial menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan akurat. Perlinsos Digital sendiri merupakan inisiatif nasional yang kini menyasar 258 kabupaten/kota dan ditargetkan berjalan secara nasional akhir 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkap kasus di Kecamatan Manyar menjadi pelajaran penting.
Warga yang kondisinya layak dibantu ternyata tercatat memiliki mobil Alphard atas namanya.
Setelah dikonfirmasi, warga tersebut bekerja sebagai pengemudi dan STNK dibuat atas namanya untuk menghindari pajak progresif.
“Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK atas namakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah untuk menghindari pajak progresif,” ujar Eddy.
Ketidaksesuaian data semacam ini mengubah pemeringkatan desil dan menutup akses bantuan bagi yang sebenarnya membutuhkan. Eddy mengimbau warga segera melakukan balik nama kendaraan agar data tidak menyesatkan.
“Jadi saya juga sampaikan bagi warga yang mempunyai mobil STNK-nya atas nama orang lain segera dibalik nama. Itu juga membantu orang lain yang memang perlu menerima bantuan sosial,” pesannya.
Eddy menegaskan ketertiban administrasi adalah kunci utama agar tidak ada yang terlewat maupun yang salah menerima bantuan.
“Tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran. Ketika datanya benar-benar objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi,” tegasnya.
Pendataan dilakukan oleh sekitar 14.000 agen sejak 18 Juni–18 Juli 2026. Ditemukan 219.000 warga tidak ditemui dan sekitar 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia sehingga data ini akan dimutakhirkan agar penyaluran bantuan semakin akurat. (ahm)
