METROTODAY, SURABAYA – Isu sesar Surabaya dan sesar Waru yang kembali mencuat menjadi perhatian publik mendapat respons dari DPRD Kota Surabaya. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi kebencanaan, Pemkot Surabaya didorong memperketat pengawasan keandalan bangunan sekaligus memastikan akses keselamatan di kawasan publik tetap memadai.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai pembahasan mengenai sesar menjadi momentum membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
“Bagus ini, mengedukasi masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi kebencanaan,” ujar Toni Senin (28/9).
Namun edukasi kebencanaan harus diikuti langkah konkret pemerintah. Salah satunya melalui pengawasan ketat terhadap keandalan bangunan dan fasilitas pendukung di ruang publik.
Toni secara khusus menyoroti kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar mal. Langkah tersebut dinilai relevan dari sisi mitigasi bencana.
“Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mal diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan tetap tersedia ketika terjadi kondisi darurat,” kata politisi Partai Golkar itu.
Pagar besi yang terlalu tinggi di sisi jalan berpotensi mempersempit ruang gerak warga saat diperlukan akses evakuasi. Karena itu, Pemkot didorong tidak hanya mengevaluasi struktur utama gedung, tetapi juga elemen pendukung seperti pagar, akses keluar-masuk, hingga jalur evakuasi.
Toni juga meminta proses persetujuan bangunan gedung (PBG) dan verifikasi sertifikat laik fungsi (SLF) diperketat, tidak boleh sekadar formalitas administrasi.
“Proses verifikasi PBG dan penerbitan SLF tidak boleh hanya berhenti pada formalitas administrasi di atas kertas. Pemkot harus menerjunkan tim untuk mengaudit langsung dan memverifikasi kondisi di lapangan secara berkala,” tegasnya.
Verifikasi lapangan penting untuk memastikan kondisi bangunan tetap sesuai dokumen dan standar keselamatan. Perubahan atau penambahan pada bangunan setelah izin diterbitkan termasuk bentuk dan ketinggian pagar mal juga harus ikut diverifikasi.
“Jangan sampai kondisi di lapangan sudah berubah, tetapi dokumen dan SLF-nya masih mengacu pada kondisi sebelumnya. Karena itu, perubahan bangunan maupun fasilitas pendukung seperti pagar mal juga harus diverifikasi,” ujarnya.
Pengawasan berkala diperlukan agar setiap perubahan fisik bangunan tidak mengurangi aspek keselamatan, terutama akses dan ruang evakuasi jika terjadi guncangan atau keadaan darurat.
Di sisi lain, Toni mengapresiasi rencana kolaborasi Pemkot bersama BMKG dan pakar geologi ITS untuk memasang sensor pemantau pergerakan tanah di sejumlah titik. Langkah ini harus berjalan beriringan dengan edukasi kebencanaan hingga tingkat RT/RW melalui program Kampung Pancasila.
“Isu sesar ini harus jadi pemantik agar budaya sadar bencana melekat pada keseharian kita. Ketahanan kota dibangun dari regulasi yang tegas, penegakan SLF yang disiplin, dan pengawasan fisik bangunan demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (ahm)
