“Kondisi di Mina memang sangat padat. Oleh karena itu, diterapkan skema tanazul bagi sekitar 20 ribu jemaah yang tetap tinggal di hotel sebagai upaya mengurangi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan jemaah,” katanya.
Terkait kuota haji Indonesia, hingga saat ini belum ada perubahan. Pemerintah masih berpedoman pada kuota yang berlaku sebelumnya, belum ada permintaan maupun keputusan penambahan atau pengurangan dari Pemerintah Arab Saudi.
“Sementara ini kita masih menggunakan acuan kuota sebelumnya. Belum ada permintaan penambahan kuota maupun keputusan terkait penambahan atau pengurangan kuota,” ungkapnya.
Fokus persiapan haji 2027 meliputi verifikasi data jemaah, penguatan istithaah kesehatan, dan persiapan teknis lainnya. Sementara besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) masih menunggu pembahasan bersama DPR RI dan penetapan melalui Peraturan Presiden.
“Kita sedang mempersiapkan seluruh tahapan operasional, mulai dari verifikasi data jemaah, pelaksanaan istithaah kesehatan, hingga berbagai aspek teknis lainnya. Untuk besaran Bipih, kita masih menunggu pembahasan bersama DPR dan penetapan melalui Peraturan Presiden,” jelasnya.
Di Jawa Timur, juga direncanakan penambahan embarkasi baru melalui Bandara Dhoho, Kediri. Hal ini diharapkan mengurangi beban Bandara Internasional Juanda dan Asrama Haji Sukolilo Surabaya.
“Penambahan embarkasi melalui Bandara Dhoho Kediri diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Bandara Juanda maupun Asrama Haji Sukolilo, sehingga pelayanan kepada jemaah asal Jawa Timur dapat semakin optimal,” tuturnya.
Gus Irfan menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah amanat Presiden guna menghadirkan tata kelola yang makin profesional dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
“Harapan Bapak Presiden sangat jelas. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah agar pelayanan kepada jemaah haji Indonesia menjadi jauh lebih baik, semakin profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” pungkasnya. (ahm)
