METROTODAY, SIDOARJO – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah kunjungan kerja Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diadakan khusus untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju birokrasi bersih dan melayani.
Rombongan dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Khairani, disambut langsung Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jatim, Syaikhul Hadi, beserta jajaran.
Sebelum memasuki sesi diskusi, delegasi terlebih dahulu meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dinilai sangat inklusif karena dilengkapi fasilitas huruf Braille, jalur khusus disabilitas, pojok baca, hingga area bermain anak.
Syaikhul Hadi menjelaskan pencapaian di Jawa Timur tidak diraih seketika, melainkan berjalan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan sejak tahun 2018. Diawali dengan komitmen bersama dan pembangunan PTSP, kemudian dilanjutkan pemetaan target kinerja serta penentuan satuan kerja percontohan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Program ini terus kami evaluasi dan sempurnakan setiap tahun. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan agar menghasilkan perubahan yang nyata,” ujar Syaikhul, Sabtu (18/7).
Masuk tahun 2024, penguatan dilakukan melalui pemantauan rutin, pendampingan intensif, serta penerapan sistem digital untuk pelaporan dan pemantauan perkembangan.
Upaya tersebut membuahkan hasil gemilang di tahun 2024 ada 4 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan 3 madrasah lolos hingga Tim Penilai Nasional dan Tahun 2025 terdapat 2 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota raih predikat WBK, serta 1 madrasah berhasil meraih WBBM.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama seluruh jajaran, komitmen, dan konsistensi pendampingan yang terus dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Khairani menyampaikan kunjungan ini murni untuk belajar dari pengalaman Jawa Timur. Kanwil Kemenag DKI Jakarta membawahi 6 wilayah administrasi dengan sekitar 7.800 ASN, yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi integritas.
“Kami melihat Jawa Timur memiliki banyak satuan kerja berpredikat WBK dan WBBM. Kami ingin mendalami strategi pembinaan, penyusunan bukti, penguatan enam area perubahan, hingga cara menjaga keberlanjutan program ini,” ungkap Khairani.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif mengenai pola pendampingan, inovasi pelayanan publik, dan langkah percepatan pembangunan Zona Integritas. (ahm)
