Hijrah dari Subsidi Energi ke Subsidi Mobilitas

Kebijakan kendaraan listrik juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat. Transisi energi penting, tetapi masa depan transportasi Indonesia tidak boleh berhenti pada penggantian mesin berbahan bakar fosil menjadi mesin listrik.

Jika pola mobilitas tetap bertumpu pada kendaraan pribadi, kemacetan hanya berganti wajah yakni dari kemacetan berbahan bakar minyak menjadi kemacetan berbasis baterai, alias kendaraan listrik.

Elektrifikasi harus berjalan seiring dengan penguatan transportasi publik. Kendaraan listrik akan lebih berdampak bila diarahkan untuk angkutan umum, kendaraan layanan publik, logistik perkotaan, kawasan kepulauan, serta wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang menghadapi keterbatasan akses dan biaya logistik tinggi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi bukan hanya panjangnya jalan, banyaknya kendaraan, atau canggihnya teknologi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat dapat bergerak dengan lebih mudah, murah, aman, dan bermartabat.

Momentum 1 Muharram mengingatkan kita bahwa hijrah selalu membutuhkan keberanian. Dalam kebijakan publik, keberanian itu berarti menata ulang pola lama yang kurang tepat sasaran dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

Jika hijrah adalah perjalanan menuju keadaan yang lebih baik, maka sudah saatnya Indonesia melakukan hijrah transportasi, yakni dari kemacetan menuju keterhubungan, dari pemborosan menuju efisiensi, dari ketimpangan akses menuju keadilan mobilitas, dan dari polusi menuju lingkungan yang lebih lestari.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan sistem transportasi yang tidak hanya megah secara infrastruktur, tetapi juga adil dalam manfaat.

Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang mampu membangun jalan panjang, melainkan bangsa yang memastikan setiap warganya dapat menempuh jalan kehidupan dengan aman, terjangkau, dan bermartabat.

Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 H.

(*) Dosen Transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS); Wakil Ketua Komite Tetap Usaha Perhubungan Darat KADIN Jawa Timur; Anggota Komunitas S36A