Hijrah dari Subsidi Energi ke Subsidi Mobilitas

Negara tidak cukup hanya membantu rakyat memperoleh energi yang lebih murah. Negara juga harus memastikan rakyat dapat bergerak lebih mudah, lebih murah, lebih aman, dan lebih manusiawi.

Subsidi mobilitas berarti dukungan negara diarahkan untuk menjamin akses masyarakat menuju pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, pusat ekonomi, dan ruang sosial.

Yang disubsidi bukan semata bahan bakarnya, melainkan kesempatan warga untuk bergerak, berdaya, dan memperbaiki hidupnya.

Transportasi bukan hanya urusan kendaraan. Transportasi adalah urusan kehidupan sehari-hari. Ia menentukan waktu tempuh pekerja, ongkos pelajar, biaya logistik pelaku usaha kecil, dan luasnya kesempatan ekonomi yang dapat dijangkau masyarakat.

Jadi, hijrah dari subsidi energi ke subsidi mobilitas bukan berarti mengabaikan perlindungan sosial. Justru sebaliknya, ia memperluas makna perlindungan sosial, dari sekadar menjaga harga energi, menuju pemenuhan hak dasar rakyat untuk bergerak, bekerja, belajar, dan meraih masa depan.

Mobilitas, Produktivitas, dan Keadilan

Transportasi publik yang kuat adalah wajah nyata keadilan sosial. Ketika angkutan umum tersedia secara aman, nyaman, terjangkau, dan andal, masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang rasional. Mereka tidak dipaksa memiliki kendaraan pribadi hanya untuk bekerja, belajar, berdagang, atau mengakses layanan dasar.

Sebaliknya, ketika transportasi publik lemah, masyarakat menanggung beban ganda. Mereka membayar ongkos mobilitas yang lebih mahal, kehilangan waktu produktif dalam kemacetan, dan menghadapi ketidakpastian perjalanan setiap hari.

Dalam konteks ini, subsidi mobilitas harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia. Tarif angkutan umum yang terjangkau, integrasi antarmoda, layanan pengumpan, akses bagi penyandang disabilitas, konektivitas kawasan pinggiran, serta simpul transit yang layak bukan sekadar proyek transportasi. Semua itu adalah investasi sosial untuk memperluas kesempatan hidup warga.