SIDOARJO,METROTODAY-Pemkab Sidoarjo bersama pemerintah daerah lainnya di wilayah pesisir Jawa berkomitmen memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus menjaga ekosistem mangrove melalui berbagai program pemberdayaan.
Komitmen para kepala daerah itu disampaikan lewat deklarasi saat Simposium Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Balai Sidang Universitas Indonesia pada Senin pagi (10/8/2026). Simposium ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir. Sekaligus menjaga kelestarian dan kemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn hadir bersama kepala-kepala daerah lain di kawasan pesisir. Para pimpinan daerah sepakat berkolaborasi untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar-pemangku kepentingan. Kolaborasi dan komitmen itu menghasilkan tindak lanjut dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Dalam pertemuan di Universitas Indonesia (UI) itu, para kepala daerah menandatangani deklarasi komitmen bersama sebagai dukungan gerakan pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Ada lima poin deklarasi yang ditandatangani Bupati Subandi dan kepala-kepala daerah di kawasan pesisir Jawa.
Pertama, memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir secara inklusif dan partisipatif melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi dan kebutuhan, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove.
Kedua, mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi ekosistem mangrove melalui pengembangan silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan jayu, ekowisata, serta berbagai usaha lokal yang bernilai tambah, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, memperkuat kelembagaan masyarakat dan ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUMDesa/BUMDesa Bersama, serta kelembagaan lokal lainnya agar semakin mampu membangun kemitraan, mengakses pembiayaan dan pasar, mengelola usaha secara profesional, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, meningkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak sesuai peran dan kewenangan masing-masing melalui dukungan kebijakan,pendampingan, riset dan inovasi, investasi, pembiayaan, pengembangan teknologi, akses pasar, kemitraan usaha, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Kelima, menyusun, melaksanakan, serta memantau Rencana Aksi Bersama yang terukur dan berkelanjutan, dengan menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, bentuk intervensi, pembagian peran, sumber daya pendukung, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, pembelajaran, dan perbaikan secara berkala guna memastikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.
Dengan lima butir deklarasi tersebut, para kepala daerah di kawasan pesisir Jawa itu berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kepala-kepala daerah percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat, inovasi yang berkesinambungan, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, ekosistem mangrove tidak hanya akan tetap lestari, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan, ketahanan ekonomi, dan warisan berharga bagi generasi masa kini dan mendatang. (MT)
