METROTODAY, SURABAYA – Proses seleksi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi memasuki tahap pendaftaran pada 13–31 Juli 2026.
Akuntabilitas pengelolaan anggaran ditegaskan sebagai syarat utama bagi calon Direktur Utama. Pengumuman pendaftaran dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Pemkot Surabaya di https://surabaya.go.id.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa penekanan utama kepada seluruh calon pimpinan BUMD termasuk KBS adalah satu yakni mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan.
“Jadi sebenarnya tidak ada yang ditekankan. Semua kepala BUMD itu kan bertanggung jawab penuh terhadap anggarannya,” kata Eri, Senin (3/8)
Untuk menjaga akuntabilitas tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan sistem pengawasan ketat melalui audit independen yang tidak ditunjuk oleh masing-masing BUMD, melainkan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan rekomendasi lembaga yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan hingga praktik korupsi.
“Karena anggaran ini dibutuhkan komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain. Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen, tapi bukan dipilih oleh BUMD. Jadi dia (ditunjuk) oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi nama-nama audit yang ada di bawah badan pemeriksa keuangan,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga memastikan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia, tidak terbatas pada pelamar dari Surabaya maupun Jawa Timur.
Hal ini guna menjaring profesional terbaik dan memutus pola yang selama ini terjadi di mana peserta seleksi cenderung berputar pada orang-orang yang sama dari satu BUMD ke BUMD lainnya.
METROTODAY, SURABAYA – Proses seleksi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi memasuki tahap pendaftaran pada 13–31 Juli 2026.
Akuntabilitas pengelolaan anggaran ditegaskan sebagai syarat utama bagi calon Direktur Utama. Pengumuman pendaftaran dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi Pemkot Surabaya di https://surabaya.go.id.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa penekanan utama kepada seluruh calon pimpinan BUMD termasuk KBS adalah satu yakni mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan.
“Jadi sebenarnya tidak ada yang ditekankan. Semua kepala BUMD itu kan bertanggung jawab penuh terhadap anggarannya,” kata Eri, Senin (3/8)
Untuk menjaga akuntabilitas tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan sistem pengawasan ketat melalui audit independen yang tidak ditunjuk oleh masing-masing BUMD, melainkan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan rekomendasi lembaga yang berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan hingga praktik korupsi.
“Karena anggaran ini dibutuhkan komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain. Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen, tapi bukan dipilih oleh BUMD. Jadi dia (ditunjuk) oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi nama-nama audit yang ada di bawah badan pemeriksa keuangan,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga memastikan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia, tidak terbatas pada pelamar dari Surabaya maupun Jawa Timur.
Hal ini guna menjaring profesional terbaik dan memutus pola yang selama ini terjadi di mana peserta seleksi cenderung berputar pada orang-orang yang sama dari satu BUMD ke BUMD lainnya.
