“Kami tidak ingin pada akhir tahun keberhasilan OPD hanya ditunjukkan dengan kalimat, misalkan anggaran telah terserap 95 atau 98 persen. Itulah perbedaan antara pola yang berorientasi pada pengeluaran semata dan penganggaran yang berorientasi pada hasil,” jelasnya.
Dalam pembahasan ini juga tercatat penerimaan pembiayaan sekitar Rp 1,884 triliun, di mana Rp 1,367 triliun di antaranya merupakan pembiayaan alternatif khusus untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi semakin besar sumber pembiayaan dan semakin tinggi pula standar akuntabilitasnya,” katanya.
Setiap proyek harus jelas urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, jadwal penyelesaian, serta siapa yang paling merasakan dampak positifnya.
“Jangan sampai pemerintah daerah membangun sesuatu yang megah secara fisik, tetapi kecil manfaatnya bagi masyarakat. Pembangunan bukan kompetisi menghasilkan bangunan, melainkan kompetisi menghasilkan kesejahteraan,” tambahnya.
Johari juga mengingatkan agar kehati‑hatian tidak berubah menjadi ketakutan berlebihan. Selama berjalan sesuai aturan, jajaran Pemkot diminta bergerak cepat dan tepat sasaran.
“Kalau regulasinya jelas, jangan takut mengambil keputusan. Jika benar harus dikerjakan dan jika dibutuhkan rakyat harus dipercepat,” tegasnya.
Namun, kecepatan tidak boleh mengabaikan aturan, kualitas, maupun integritas.
“Target serapan tidak boleh menjadi alasan mengabaikan kualitas. Dan kewenangan tidak boleh berubah menjadi kesempatan melakukan penyimpangan,” tuturnya.
Mengingat waktu pelaksanaan P‑APBD ini relatif lebih singkat, ketepatan perencanaan dan eksekusi menjadi sangat krusial. Persetujuan DPRD bukan berarti memberi kebebasan mutlak.
Bang Jo menegaskan tidak boleh ada pengaturan pengadaan yang mengarah ke kepentingan tertentu, mark‑up biaya, penurunan kualitas, atau program yang hanya berganti nama namun tidak memberi manfaat nyata. Uang rakyat tidak boleh beralih ke kepentingan pribadi atau kelompok.
