METROTODAY, SURABAYA – Meski Pemilu 2029 masih berjarak cukup lama, DPD Partai Golkar Kota Surabaya sudah mulai memanaskan mesin politik dan memperkuat fondasi organisasi.
Langkah ini diambil demi mengejar target besar dengan melipatgandakan perolehan kursi di DPRD Surabaya, dari yang saat ini 5 kursi menjadi 10 kursi pada pemilu mendatang.
Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Surabaya.
Ketua DPD Golkar Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat struktur kepengurusan hingga ke tingkat paling bawah, yaitu Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Kelurahan.
“Kami sudah berkomitmen untuk mendapatkan peningkatan suara sebanyak 10 kursi dari 5 kursi yang ada sekarang,” ujar Akmarawita, Minggu (13/9).
Menurutnya, penguatan struktur di tingkat akar rumput sangat krusial karena dukungan suara partai berangkat dari tempat yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Oleh sebab itu, pengukuhan jajaran pimpinan kecamatan yang berlangsung bersamaan dengan konsolidasi organisasi bukan sekadar seremonial belaka.
Golkar Surabaya saat ini telah memiliki struktur organisasi yang berjalan di 31 kecamatan. Selanjutnya, jajaran tersebut akan terus dikembangkan hingga terbentuk kepengurusan lengkap di seluruh wilayah kelurahan.
Akmarawita menargetkan, sekitar 80 persen program kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan harus berisi kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan warga serta membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
“Programnya harus jelas, terukur, yang bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar mereka,” tegasnya.
Program‑program tersebut juga akan diselaraskan dan disinergikan dengan kebijakan serta program Pemerintah Kota Surabaya. Isu‑isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja menjadi ruang utama kolaborasi yang akan dijalankan pengurus di lapangan.
“Jadi membantu, memberikan informasi, bahkan bisa membuat pelatihan‑pelatihan khusus yang bersinergi dengan program‑program pemerintah kota,” jelas Akmarawita.
Selain persiapan program dan struktur, Golkar Surabaya juga sudah mulai menyusun berbagai skenario menghadapi kemungkinan perubahan batas daerah pemilihan serta penambahan jumlah kursi anggota DPRD Surabaya pada Pemilu 2029.
Pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait pembagian daerah pemilihan, namun secara internal pemetaan data dan penyusunan strategi sudah dilakukan sejak lama. Berbagai kemungkinan telah disiapkan, mulai dari skenario jika Surabaya terbagi menjadi tujuh, delapan, hingga sembilan daerah pemilihan.
“Kalau koordinasi internal pasti sudah, dan itu sudah lama. Kami juga sudah melakukan pemetaan data terhadap proyeksi ke depan,” ungkapnya.
“Kalau dapil 7 seperti apa, kalau dapilnya 8 seperti apa, dapilnya 9. Jadi langkah‑langkah itu sudah kami punya. Kami tinggal tunggu keputusan dari pusat, Surabaya ini mau dijadikan berapa dapil,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya ini.
Akmarawita menilai perubahan susunan daerah pemilihan sekaligus penambahan jumlah kursi menjadi tantangan sekaligus peluang besar.
Oleh karena itu, penataan bakal calon legislatif dan pemetaan basis pendukung akan disesuaikan sepenuhnya dengan keputusan akhir yang berlaku nanti.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Ali Mufti, menegaskan bahwa Rakerda memiliki kedudukan sangat penting untuk membangun sistem kerja organisasi yang kuat dan modern.
Hasil kesepakatan yang dirumuskan dalam rapat ini tidak boleh berhenti hanya menjadi dokumen, melainkan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata di tengah masyarakat.
“Jadi kita harapkan setelah Rakerda merumuskan beberapa hal yang disepakati oleh semua eksponen Golkar Kota Surabaya, dijalankan secara masif,” kata Ali.
“Rakerda adalah jalan untuk bekerja kepada masyarakat,” tegasnya.
Khusus untuk jajaran Golkar Surabaya, Ali berpesan agar selalu menjaga soliditas, kekompakan, dan kerukunan di seluruh tingkatan organisasi. Konsolidasi yang kuat ini menjadi kunci utama demi mencapai target penambahan kursi legislatif yang telah ditetapkan.
“Harus solid. Harus kompak, rukun, tentu ujungnya adalah nambah kursi,” ujar Ali Mufti.
Dengan target naik menjadi 10 kursi, Golkar Surabaya kini menatap pekerjaan besar di depan mata. Tantangannya bukan hanya sekadar mengejar tambahan jumlah kursi, tetapi memastikan seluruh mesin organisasi hingga ke tingkat paling bawah benar‑benar bergerak dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga Surabaya. (ahm)
