METROTODAY, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memimpin verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9).
Ia menegaskan kebijakan baru yakni pengkategorian desil tidak lagi menjadi satu satunya patokan penyaluran bantuan. Mulai sekarang, penentuan penerima didasarkan pada verifikasi faktual, transparan, dan kesepakatan bersama warga setempat.
Proses verifikasi dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh warga RT 9 RW 5 Wonorejo. Satu per satu nama calon penerima dibahas dan disisir bersama untuk memastikan benar benar layak menerima bantuan.
Agar proses berjalan jujur dan terbuka, Pemkot juga menggandeng Karang Taruna Arek Surabaya Asli atau ARSAS untuk ikut mengawal data di lapangan.
“Saya ingin melibatkan anak anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Eri, Sabtu (12/9).
Dari pengecekan langsung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data: ada warga yang sudah pindah rumah atau bahkan tidak lagi berdomisili di Surabaya, namun namanya masih tercatat sebagai penerima. Nama nama yang tidak memenuhi syarat langsung dicoret, dan anggarannya dialihkan untuk warga yang benar benar membutuhkan.
“Dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar benar membutuhkan,” kata Eri.
Wali Kota juga menjelaskan skala prioritas yang kini diterapkan, yaitu:
- Prioritas Utama: Warga berdomisili tetap di Surabaya, tidak memiliki rumah sendiri atau menyewa dan kontrak, tidak memiliki kendaraan bermotor, serta kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari hari.
- Peringkat Bawah: Warga yang memiliki aset berlebih seperti barang elektronik banyak atau kendaraan tetap bisa terdaftar, namun bukan sasaran utama.
- Khusus Lansia: Lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak yang mampu secara ekonomi, didorong agar menjadi tanggung jawab keluarga terlebih dahulu sebelum mendapat bantuan pemerintah.
- Tidak Diprioritaskan: Warga yang tidak berdomisili di Surabaya atau tidak aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
“Untuk lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak berkecukupan, kami mendorong peran tanggung jawab keluarga terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah,” imbuhnya.
“Kami ingin mereka yang benar benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” jelasnya.
Model verifikasi lewat Muskel ini diharapkan diterapkan di seluruh kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Prinsipnya: bantuan sosial bukan rahasia, melainkan urusan bersama yang harus diketahui dan dikoreksi semua warga.
“Tujuan Muskel ini adalah supaya tepat sasaran, ada transparansi dan keterbukaan antara seluruh warga terkait bansos. Jadi, bukan hanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau Dinsos, tetapi semua warga ikut mengoreksi. Inilah Surabaya sebagai Kampung Pancasila,” pungkasnya. (ahm)
