“Untuk anak-anak muda, tetaplah berani, memiliki keteguhan dan keberpihakan terhadap politik yang berkeadaban, politik yang berkebudayaan, politik yang bermoral,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan peringatan 30 tahun Kudatuli digelar serentak di berbagai daerah sebagai upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah perjuangan demokrasi. Ia menegaskan, tragedi ini harus terus diingat agar tidak pernah terulang dalam bentuk apa pun.
“Kami ingin mengingatkan kepada siapa pun, terutama penguasa, bahwa kejadian seperti ini jangan pernah terulang lagi. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan kritik harus dijaga karena dijamin oleh konstitusi,” kata Bonnie.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kudatuli menjadi salah satu peristiwa kunci yang melahirkan gelombang reformasi besar tahun 1998. Demokrasi yang dinikmati saat ini, kata dia, dibayar dengan pengorbanan yang sangat mahal, sehingga seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya.
“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal oleh keringat, air mata, bahkan darah. Banyak yang menjadi korban dan sampai hari ini masih ada persoalan yang belum tuntas. Karena itu, kita punya tanggung jawab memastikan pembungkaman terhadap suara rakyat tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Ia juga mengajak Generasi Z untuk mendalami sejarah perjuangan demokrasi, serta memaknai politik sebagai sarana membangun peradaban dan kualitas kemanusiaan, bukan sebaliknya.
“Berpolitik itu membangun kualitas kemanusiaan. Ketika nanti dipercaya memimpin, jangan mengulangi apa yang dulu pernah dilakukan penguasa terhadap rakyat yang menyampaikan kritik,” tambahnya.
Panitia Nasional Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Setiawan, menjelaskan Surabaya dipilih menjadi salah satu lokasi kegiatan karena memiliki posisi historis yang sangat kuat dalam perjalanan perjuangan PDI dan gerakan reformasi nasional.
Rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli berlangsung secara nasional, meliputi diskusi publik, kuliah umum, pameran sejarah, hingga peresmian monumen Kudatuli di Jakarta pada 27 Juli mendatang.
“Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini adalah titik awal demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari Kudatuli,” ujar Setiawan.
Kegiatan di Posko Pandegiling sendiri diisi dengan mimbar demokrasi, temu pejuang demokrasi lintas daerah, serta pameran foto sejarah yang menampilkan dokumentasi perjuangan para aktivis dan kader PDI pada masa itu. (ahm)
