METROTODAY, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak sekadar menjadi lembaga usaha milik desa. Lebih dari itu, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan mengolah potensi lokal menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Subandi saat meresmikan wisata petik melon yang dikembangkan BUMDes Gapura Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Sabtu (5/9). Menurutnya, inovasi tersebut bisa menjadi contoh bagaimana lahan desa yang terbatas dapat disulap menjadi sumber pendapatan sekaligus destinasi wisata edukasi.
Subandi melihat konsep yang dikembangkan BUMDes Gapura cukup menarik. Pertanian modern dipadukan dengan wisata. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli buah, tetapi juga bisa melihat proses budidaya sekaligus memetik melon langsung dari tanaman.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen melakukan pengawalan dan siap mengucurkan bantuan bagi perkembangan BUMDes. Sebab, setiap desa di Sidoarjo memiliki keunikan dan potensi ekonomi yang berbeda-beda,” tegas Subandi.
Dia mengatakan, setiap desa tidak harus mengembangkan jenis usaha yang sama. Potensi yang dimiliki masing-masing wilayah justru harus menjadi kekuatan utama. Ada desa yang potensial di sektor pertanian, perikanan, peternakan, kuliner, hingga wisata.
Karena itu, Subandi meminta pemerintah desa bersama BUMDes lebih berani melihat peluang. Lahan kosong, misalnya, jangan dibiarkan tanpa aktivitas ekonomi. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, lahan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau setiap desa mandiri mengelola potensinya melalui BUMDes, ketahanan ekonomi daerah akan semakin kokoh,” ujarnya.
Menurut Subandi, pengembangan BUMDes juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah. Ketika usaha desa tumbuh, manfaatnya diharapkan tidak hanya masuk ke kas desa. Namun juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
“Potensi lokal, baik budidaya cabai, sayuran, perikanan, maupun sektor kuliner harus terus didorong,” imbuhnya.
Dalam peresmian tersebut, Subandi tidak sekadar melihat dari luar greenhouse. Dia bersama sejumlah pejabat daerah masuk ke area budidaya. Satu per satu tanaman melon diamati. Bupati kemudian memetik melon yang sudah siap panen dan mencicipinya.
Melon varietas Intanon yang dipetik langsung tersebut mendapat pujian dari Subandi.
“Rasanya manis banget, beda dan lebih lezat dari melon pada umumnya,” katanya.
Greenhouse milik BUMDes Gapura itu berdiri di atas lahan sekitar 400 meter persegi. Sebanyak 1.030 bibit melon ditanam. Dua varietas unggulan yang dikembangkan adalah Intanon dan Sakata.
Menariknya, proses budidaya tidak dilakukan dengan cara konvensional. BUMDes menerapkan sistem hidroponik yang dipadukan dengan teknologi smart farming.
Bagi Subandi, penggunaan teknologi tersebut menjadi nilai tambah. Pertanian modern membuat proses budidaya lebih terukur. Tanaman juga relatif lebih terlindungi dari perubahan cuaca yang belakangan sulit diprediksi.
“Kalau di sawah pas hujan sering gagal. Di sini lebih aman,” tuturnya.
Dalam satu siklus, tanaman melon membutuhkan waktu sekitar 70 hari hingga memasuki masa panen. Dari satu kali panen, potensi pendapatan disebut bisa mencapai lebih dari Rp 35 juta.
Potensi itu yang membuat Subandi berharap konsep serupa dapat ditiru desa lain. Terutama desa yang memiliki lahan yang belum termanfaatkan secara maksimal.
“Desa-desa lain yang punya lahan kosong harus meniru langkah inovatif BUMDes ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BUMDes Gapura Candi Negoro Ahmad Wildani Arifana menjelaskan, pemilihan melon sebagai komoditas utama bukan tanpa alasan. Melon memiliki pasar yang cukup luas dan digemari berbagai kalangan.
Selain menjual hasil pertanian, pihaknya ingin menjadikan greenhouse tersebut sebagai tempat wisata edukasi. Konsep petik melon dipilih agar masyarakat bisa merasakan pengalaman berbeda saat membeli buah.
Pengunjung dapat melihat tanaman melon dari dekat, mengetahui proses budidayanya, hingga memetik buah yang diinginkan. Konsep tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi keluarga maupun anak-anak.
“Melalui sistem ini, pengelola tidak perlu lagi mengecek kondisi fisik tanaman secara manual setiap pagi dan sore. Pemantauan parameter krusial seperti suhu, pH air, dan kecukupan nutrisi dapat terpantau efisien melalui layar monitor,” jelas Wildani.
Teknologi smart farming memungkinkan pengelola memantau kondisi tanaman secara lebih mudah. Parameter seperti suhu, pH air, hingga kebutuhan nutrisi dapat dikontrol melalui sistem yang tersedia.
Dengan metode hidroponik dan lingkungan greenhouse yang lebih terkontrol, kualitas buah juga diupayakan tetap konsisten. Melon yang dihasilkan ditargetkan memiliki daging buah renyah, rasa manis, serta bentuk dan warna yang lebih seragam.
Untuk menarik wisatawan, hasil panen kemudian dipasarkan dengan konsep petik langsung. Harga melon dipatok sekitar Rp 30 ribu per kilogram.
Dalam satu periode panen, produksi diperkirakan mencapai 1,5 ton. Bobot masing-masing buah bervariasi, mulai 1,2 kilogram hingga 2,6 kilogram.
Wildani berharap usaha tersebut dapat terus berkembang. Tidak hanya menjadi sumber pendapatan BUMDes, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga Candi Negoro.
Kehadiran wisata petik melon itu sekaligus memperlihatkan wajah baru pengembangan ekonomi desa. Pertanian tidak lagi berhenti pada kegiatan menanam dan memanen. Dengan kreativitas, hasil pertanian bisa dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Bagi Pemkab Sidoarjo, langkah BUMDes Gapura menjadi gambaran bahwa penguatan ekonomi desa bisa dimulai dari potensi yang ada di sekitar masyarakat. Tinggal bagaimana potensi tersebut dikelola secara serius, menggunakan teknologi, dan dipasarkan dengan cara yang lebih kreatif.
Subandi pun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendampingi perkembangan BUMDes. Harapannya, semakin banyak desa yang mampu melahirkan usaha unggulan dan memiliki sumber pendapatan sendiri.
Dengan begitu, BUMDes tidak hanya tercatat sebagai badan usaha milik desa. Tetapi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
