Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tekanan terhadap keuangan negara terjadi secara ganda. Di satu sisi harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sisi lain rupiah melemah sehingga biaya impor menjadi lebih mahal.
“Dalam APBN kita mengasumsikan harga minyak hanya sekitar 70 dolar AS per barel. Sekarang sudah tembus di atas 110 dolar. Belum lagi rupiah yang melemah, sehingga beban pemerintah menjadi dua kali lipat,” tegasnya.
Prof. Imron memperkirakan jika harga minyak dunia tetap tinggi hingga akhir tahun, maka anggaran subsidi BBM yang telah disiapkan tidak akan mencukupi. Kondisi ini membuatnya memprediksi bahwa penyesuaian harga tidak hanya akan terjadi pada Pertamax, tetapi berpotensi menyentuh Pertalite ke depannya.
“Kalau perang terus berlanjut dan harga minyak tetap di atas 100 dolar, saya yakin nanti harga Pertalite pun harus disesuaikan. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menambah subsidi karena akan memperbesar defisit anggaran yang sudah mendekati batas aman 3 persen terhadap PDB,” pungkasnya. (ahm)
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tekanan terhadap keuangan negara terjadi secara ganda. Di satu sisi harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sisi lain rupiah melemah sehingga biaya impor menjadi lebih mahal.
“Dalam APBN kita mengasumsikan harga minyak hanya sekitar 70 dolar AS per barel. Sekarang sudah tembus di atas 110 dolar. Belum lagi rupiah yang melemah, sehingga beban pemerintah menjadi dua kali lipat,” tegasnya.
Prof. Imron memperkirakan jika harga minyak dunia tetap tinggi hingga akhir tahun, maka anggaran subsidi BBM yang telah disiapkan tidak akan mencukupi. Kondisi ini membuatnya memprediksi bahwa penyesuaian harga tidak hanya akan terjadi pada Pertamax, tetapi berpotensi menyentuh Pertalite ke depannya.
“Kalau perang terus berlanjut dan harga minyak tetap di atas 100 dolar, saya yakin nanti harga Pertalite pun harus disesuaikan. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menambah subsidi karena akan memperbesar defisit anggaran yang sudah mendekati batas aman 3 persen terhadap PDB,” pungkasnya. (ahm)
