METROTODAY, SURABAYA – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan memberikan bendera hitam bagi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal membina dan mengembangkan wilayah dalam program Kampung Pancasila mendapat tanggapan dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Menurutnya, sistem penilaian berbasis capaian merupakan langkah positif untuk memacu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), namun wajib didukung indikator yang jelas dan terukur agar hasilnya objektif dan adil.
Pria yang akrab disapa Cak Yebe, menegaskan bahwa keberadaan program Kampung Pancasila sejatinya bertujuan membawa perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
Oleh karena itu, petugas yang ditugaskan membina wilayah tidak boleh hanya bekerja secara administratif atau sekadar di atas kertas, melainkan wajib turun ke lapangan, memahami masalah, dan mendampingi warga menyelesaikannya.
“Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya, jangan sampai penilaian hanya berdasarkan subjektivitas atau kesan sesaat,” tuturnya, Senin (14/9).
Ia mengingatkan bahwa tugas pendampingan ini menjadi jembatan agar Pemkot Surabaya dapat mengetahui kebutuhan warga secara langsung dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya. Kampung Pancasila harus terlihat dari perilaku dan kehidupan masyarakatnya, bukan hanya dari nama atau atributnya,” katanya.
METROTODAY, SURABAYA – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan memberikan bendera hitam bagi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal membina dan mengembangkan wilayah dalam program Kampung Pancasila mendapat tanggapan dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Menurutnya, sistem penilaian berbasis capaian merupakan langkah positif untuk memacu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), namun wajib didukung indikator yang jelas dan terukur agar hasilnya objektif dan adil.
Pria yang akrab disapa Cak Yebe, menegaskan bahwa keberadaan program Kampung Pancasila sejatinya bertujuan membawa perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
Oleh karena itu, petugas yang ditugaskan membina wilayah tidak boleh hanya bekerja secara administratif atau sekadar di atas kertas, melainkan wajib turun ke lapangan, memahami masalah, dan mendampingi warga menyelesaikannya.
“Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya, jangan sampai penilaian hanya berdasarkan subjektivitas atau kesan sesaat,” tuturnya, Senin (14/9).
Ia mengingatkan bahwa tugas pendampingan ini menjadi jembatan agar Pemkot Surabaya dapat mengetahui kebutuhan warga secara langsung dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya. Kampung Pancasila harus terlihat dari perilaku dan kehidupan masyarakatnya, bukan hanya dari nama atau atributnya,” katanya.
