METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P‑APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9) sore.
Dengan perubahan ini, total belanja daerah bertambah Rp 151,63 miliar, dari semula Rp 12,73 triliun menjadi Rp 12,88 triliun. Penyesuaian ini diarahkan secara utama untuk memperkuat pembiayaan sektor pendidikan serta penanganan banjir.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa seluruh penyesuaian didasarkan pada kebutuhan riil yang berkembang di masyarakat, agar anggaran berjalan tepat sasaran dan tidak ada dana yang terbuang.
“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume‑volume yang ada di masyarakat,” kata Eri.
Salah satu contoh nyata penyesuaian terlihat pada program beasiswa: semula disiapkan untuk 24.000 penerima, namun yang mendaftar berjumlah sekitar 13.000 orang.
Sisa anggaran tersebut langsung dialihkan kembali untuk mendukung kebutuhan pendidikan lainnya.
“Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” ujarnya.
Prinsip utama yang dipegang: bantuan dan dukungan anggaran ditujukan sepenuhnya bagi warga yang benar‑benar membutuhkan.
“Karena DPRD dan Pemerintah Kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya,” tegasnya.
Secara rinci, struktur anggaran setelah perubahan menjadi pendapatan daerah naik Rp 114,089 miliar dari Rp 10,898 triliun menjadi Rp 11,013 triliun.
Kemudian pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sekitar Rp 1,809 miliar menjadi Rp 8,199 triliun.
