METROTODAY, JAKARTA – Pemerintah menetapkan sejumlah langkah efisiensi dalam merespons dinamika global. Kebijakan tersebut dibalut dalam kebijakan transformasi budaya kerja nasional.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Beban biaya energi dan mobilitas juga ditekan.
”Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara hybrid dari Seoul, Republik Korea, pada Selasa (31/3/2026).
Sebagaimana diwacanakan, aparatur sipil negara (ASN) akan menjalani work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mulai April ini, yakni setiap hari Jumat. Kebijakan itu diterapkan untuk ASN pusat dan daerah.
Kebijakan efisien lainnya adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Namun, hal itu dikecualikan untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik.
Pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik. ”Mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.
Perjalanan dinas juga mengalami efisiensi. Pemerintah memangkas hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan untuk perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen.
Airlangga mengatakan, kebijakan efisiensi melalui transformasi budaya kerja nasional itu berpotensi memberikan penghematan signifikan. Nilainya mencapai Rp 6,2 triliun.
”Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” ungkapnya.
Meski ada kebijakan efisiensi, Airlangga memastikan bahwa sektor layanan publik menjadi sektor yang dikecualikan dalam kebijakan WFH tersebut. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan, tetap work from office (WFO).
”Sektor yang dikecualikan tetap bekerja dari kantor atau lapangan,” kata Airlangga.
Begitu pula untuk sektor pendidikan. Kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara tatap muka penuh untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama lima hari dalam seminggu. (red/MT)
