METROTODAY, SURABAYA – Pemkot Surabaya menggandeng Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk memperkuat upaya pencegahan masuknya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di kalangan anak-anak.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap ancaman ideologi ekstrem yang kini merambah dunia digital, termasuk gim daring.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengingatkan masyarakat mengenai bahaya infiltrasi paham radikal melalui ruang digital.
BNPT mencatat setidaknya 13 anak dari berbagai daerah di Indonesia terhubung melalui permainan daring yang dijadikan pintu masuk jaringan simpatisan teroris.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa radikalisme merupakan bentuk kekerasan psikis yang mengancam tumbuh kembang anak.
“Ini adalah salah satu bentuk kekerasan psikis. Karena terornya itu tidak kelihatan, tahu-tahu akan mengubah karakter anak ini seperti apa,” kata Ida Widayati, Senin (13/10).
Menurut Ida, kerja sama dengan Densus 88 menjadi momentum penting untuk memperluas edukasi bagi guru dan siswa tentang bahaya radikalisme serta pentingnya berinternet secara sehat.
“Sebetulnya upaya-upaya pencegahan untuk berinternet sehat itu sudah lama kita lakukan. Tapi ini dapat materi baru yang harus kita sampaikan ke anak-anak,” ujarnya.
Pemkot Surabaya juga terus menjalin kolaborasi lintas perangkat daerah (PD), termasuk dengan Dinas Pendidikan (Dispendik).
Edukasi tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga orang tua agar lebih memahami cara berkomunikasi dengan anak di era digital.
“Sebagian besar orang tua merasa anaknya aman karena diam di kamar. Padahal, bisa jadi mereka sedang belajar sesuatu yang akhirnya merusak secara psikologis,” jelasnya.
Untuk memperkuat ketahanan sosial, Pemkot Surabaya mengoptimalkan peran Kampung Pancasila sebagai ruang edukasi masyarakat melalui pilar sosial budaya dan kemasyarakatan.
Selain itu, berbagai komunitas anak di Kota Surabaya, seperti Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), Forum Anak Surabaya (FAS), hingga Duta Generasi Berencana (Genre), dilibatkan dalam kampanye anti-kekerasan dan wawasan kebangsaan.
“Anak-anak FAS bisa bicara di balai RW masing-masing, menyampaikan materi pencegahan kekerasan dari anak ke anak dan responnya bagus,” ujar Ida.
Pendekatan dari anak ke anak terbukti efektif, terutama saat dikolaborasikan dengan siswa Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).
Meski begitu, Ida kembali menegaskan bahwa peran orang tua tetap menjadi kunci utama dalam mencegah paparan radikalisme digital.
“Peran orang tua untuk mendalami dan masuk ke dunianya anak-anak itu sangat diperlukan. Karena semakin kesini dunia yang diselami anak-anak tidak semuanya baik,” pungkasnya. (ahm)
Anak-anak Surabaya saat menunjukan aksinya dalam Hari Anak Nasional. Saat ini Pemkot memfasilitasi mereka untuk pencegahan dari pengaruh radikalisme di era digital. (Foto: Istimewa)
