Seribu Warga Surabaya Meninggal Belum Dilaporkan, Bansos Terancam Tak Tepat Sasaran

METROTODAY, SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya.

Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berpotensi menghambat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bansos.

“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial,” ujar Eddy, Senin (6/10).

Eddy menambahkan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, menurutnya, bantuan sosial tetap dapat diteruskan kepada ahli waris yang sah.

“Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.

Selain kekhawatiran kehilangan bansos, Eddy juga mengungkap bahwa ada sebagian warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Namun, ia menegaskan bahwa hal itu bukanlah alasan yang tepat, mengingat seluruh layanan adminduk kini sudah tersedia secara daring.

“Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ,” ujarnya.

Eddy menegaskan bahwa ketertiban administrasi kependudukan sangat penting agar Pemkot Surabaya dapat memberikan pelayanan dan intervensi secara tepat sasaran.

“Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.

Untuk itu, Eddy mengimbau seluruh warga Surabaya agar rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian, hingga golongan darah. Ia juga mengajak warga yang berpindah tempat tinggal untuk segera melaporkan perubahan domisili.

“Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan. Kita sudah memfasilitasi dengan semua pelayanan online. Kalau android bisa di KNG Mobile, IOS bisa di website Dispendukcapil Kota Surabaya,” tuturnya.

“Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya.

Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berpotensi menghambat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bansos.

“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial,” ujar Eddy, Senin (6/10).

Eddy menambahkan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, menurutnya, bantuan sosial tetap dapat diteruskan kepada ahli waris yang sah.

“Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.

Selain kekhawatiran kehilangan bansos, Eddy juga mengungkap bahwa ada sebagian warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Namun, ia menegaskan bahwa hal itu bukanlah alasan yang tepat, mengingat seluruh layanan adminduk kini sudah tersedia secara daring.

“Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ,” ujarnya.

Eddy menegaskan bahwa ketertiban administrasi kependudukan sangat penting agar Pemkot Surabaya dapat memberikan pelayanan dan intervensi secara tepat sasaran.

“Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.

Untuk itu, Eddy mengimbau seluruh warga Surabaya agar rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian, hingga golongan darah. Ia juga mengajak warga yang berpindah tempat tinggal untuk segera melaporkan perubahan domisili.

“Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan. Kita sudah memfasilitasi dengan semua pelayanan online. Kalau android bisa di KNG Mobile, IOS bisa di website Dispendukcapil Kota Surabaya,” tuturnya.

“Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya. (ahm)