METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan arah penggunaan anggaran khusus kegiatan Generasi Z (Gen Z) di tingkat Rukun Warga (RW). Dana sebesar Rp 5 juta per bulan ini tidak boleh habis hanya untuk acara seremonial, rapat, atau honor kepanitiaan.
Sebaliknya, anggaran tersebut wajib diarahkan menjadi modal usaha produktif yang mampu menggerakkan ekonomi pemuda, menciptakan pendapatan, sekaligus menekan angka pengangguran di kota.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap pembelajaran dan pengembangan.
Oleh karena itu, Pemkot bersama DPRD terus memantau sekaligus mendorong agar setiap rupiah anggaran benar‑benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
“Jadi, kita memang tidak memberikan anggaran ini untuk kegiatan yang bersifat kepanitiaan (seremoni). Tapi yang bersifat bagaimana bisa menggerakkan penghasilan, ekonomi, dan punya penghasilan,” ujar Wali Kota Eri, Jumat (11/9).
Ia menyampaikan, hingga kini sudah banyak kelompok pemuda di berbagai kelurahan dan kecamatan yang mulai merancang dan menjalankan berbagai ide kegiatan produktif.
Pemerintah pun terus mendampingi agar gagasan tersebut semakin matang dan bermanfaat luas.
“Banyak yang sudah berjalan. Ada di banyak kelurahan kecamatan, sehingga ini masih ada waktu,” katanya.
Cak Eri sapaan akrabnya menegaskan kembali tujuan utama program ini: mendorong kemandirian dan jiwa wirausaha pemuda, bukan sekadar memberi bantuan dana sekali pakai.
“Bagaimana dia bisa memanfaatkan untuk sebuah keberlanjutan perekonomian yang bisa mendapatkan penghasilan untuk mereka. Jadi, kita tetap mendorong terus sehingga insyaallah nanti itu bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Salah satu peluang usaha yang kini sedang dikembangkan dan dijajaki adalah kerja sama dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe atau biasa disebut sektor Horeka.
Misalnya, pengembangan jasa pencucian pakaian atau laundry yang kebutuhannya sangat besar di sektor tersebut.
“Sudah ada pembicaraan dengan Horeka dari beberapa teman‑teman Gen Z yang ada di beberapa kecamatan. Semoga mereka bisa nanti memegang laundry‑nya, bisa memegang yang titik lain. Karena mereka tinggal membeli alat laundry sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Horeka tadi,” jelasnya.
Agar usaha berjalan sukses, Cak Eri menekankan syarat mutlak: setiap kelompok pemuda yang mengajukan dana wajib menyusun rencana kerja yang jelas, lengkap dengan metode pelaksanaan dan gambaran keuntungan yang akan didapat.
“Jadi mereka harus punya metode kerja, punya rencana kerja, dan setelah itu bisa membuat perubahan bisnisnya. Sehingga dia bisa melakukan bisnis itu dan ada pendapatan,” ujarnya.
Pemkot berharap kebijakan ini sekaligus mengubah pola pikir pemuda dalam memandang anggaran bantuan pemerintah.
Dana ini bukan sekadar uang tunai untuk acara, melainkan sarana menumbuhkan kemampuan berwirausaha.
“Maka kita harus mengubah cara mindset, mengubah cara berpikir bahwa uang yang diberikan bukan hanya untuk kegiatan‑kegiatan yang sifatnya seremonial dan sifatnya hanya untuk kepanitiaan,” pungkasnya. (ahm)
