METROTODAY, SURABAYA – Memperingati Hari Bumi, Pemerintah Kota Surabaya bersama Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mengungkap realitas pencemaran sungai secara terbuka.
Dalam kegiatan Forum SheHeros by Bumbi di CFD Jalan Tunjangan, Minggu (26/4) terungkap data mengejutkan terkait kandungan mikroplastik di Kali Tebu.
Berdasarkan data pemantauan yang ditampilkan, dalam setiap 100 liter air Kali Tebu ditemukan rata-rata 82 partikel mikroplastik, dengan angka tertinggi mencapai 123 partikel di wilayah hilir.
Temuan ini diperkuat dengan hasil uji langsung menggunakan mikroskop portabel yang menunjukkan seluruh sampel positif mengandung mikroplastik jenis fiber dan fragmen.
Salah satu peserta, Keisha Estiya Safira, mengaku terkejut melihat hasil temuan tersebut. Baginya, isu lingkungan kini terasa sangat dekat dan menyentuh aspek kesehatan pribadi.
“Awalnya saya kira ini cuma isu yang jauh. Tapi setelah lihat langsung hasil uji, rasanya seperti ditampar. Ternyata yang kita anggap sepele sudah masuk ke tubuh kita tanpa terasa. Ini bukan lagi isu lingkungan semata,” ungkap Keisha.
Koordinator Program Mission for Zero Plastic Leakage (MOZAIK), Amiruddin Muttaqin, menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak langsung dari pola konsumsi masyarakat.
Sepanjang penanganan, tim berhasil menjaring 907 kilogram sampah dari aliran sungai.
“Sampah di Kali Tebu itu bukan datang dari langit, melainkan dari dapur, pasar, dan kebiasaan harian kita. Selama masyarakat masih bergantung pada plastik sekali pakai dan produk sachet, sungai akan terus jadi tempat pelarian terakhir,” tegasnya.
Amiruddin menekankan bahwa penanganan tidak bisa hanya berhenti pada kegiatan pembersihan. Perubahan harus dimulai dari sumbernya.
“Kalau sungai sudah jadi titik akhir, itu tanda sistem di darat gagal. Tanpa perubahan perilaku, apa yang dilakukan di sungai hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, M. Fikser, menegaskan komitmen Pemkot untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas sangat efektif menjangkau hal-hal yang tidak tersentuh program pemerintah.
“Kami melihat pendekatan berbasis komunitas mampu menjangkau hal-hal yang tidak selalu tersentuh oleh program pemerintah. Partisipasi warga menjadi kunci dalam pengelolaan sampah,” kata Fikser.
Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan pengurangan sampah, termasuk mendorong penanganan khusus untuk limbah spesifik.
Melalui sinergi ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku berkelanjutan demi menyelamatkan ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat. (ahm)
