METROTODAY, SIDOARJO – Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya direncanakan tanpa belanja masalah. Kondisi di lapangan, kebutuhan masyarakat, hingga persoalan yang dihadapi pemerintah desa perlu didengar secara langsung agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal itu yang ditunjukkan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat turun langsung menghimpun berbagai persoalan tersebut dari para kepala desa di Kecamatan Candi dan Tanggulangin dalam rapat koordinasi di Ruang Ops Room Kabupaten Sidoarjo, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat disampaikan secara terbuka. Mulai dari kebutuhan normalisasi sungai dan saluran air, persoalan genangan dan banjir, hingga kondisi jalan serta jembatan yang membutuhkan penanganan.
Dalam pertemuan itu, kepala desa diberi ruang untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing secara langsung. Selanjutnya, dilakukan pemetaan untuk menentukan langkah intervensi Pemkab Sidoarjo bersama OPD terkait.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo. Kehadiran perangkat daerah teknis diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi persoalan sekaligus membuka ruang penyelesaian secara terpadu.
Bagi Pemkab Sidoarjo, forum semacam itu bukan sekadar rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola kerja pemerintahan yang lebih responsif, dengan menjadikan informasi dari lapangan sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, pertemuan tersebut penting untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kondisi di lapangan. Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengetahui titik-titik yang membutuhkan intervensi agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih tepat.
”Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena kita juga tidak tahu kondisi di masing-masing desa kalau tidak disampaikan secara langsung,” ujar Subandi.
Bupati menilai kepala desa memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka mengetahui kondisi lingkungan, titik-titik rawan genangan, ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, maupun jembatan yang memerlukan perhatian. Masukan dari pemerintah desa menjadi informasi penting bagi Pemkab Sidoarjo dalam menyusun langkah intervensi.
Normalisasi Jadi Perhatian Utama
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam rapat adalah persoalan genangan dan banjir. Normalisasi sungai maupun saluran air dinilai menjadi langkah yang perlu segera dilakukan di wilayah yang mengalami persoalan tersebut.
Bagi masyarakat, keberadaan saluran air yang berfungsi dengan baik bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan lingkungan. Infrastruktur pengendali air juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas sehari-hari warga, mobilitas, hingga kegiatan ekonomi.
Karena itu, Subandi meminta penanganan normalisasi dapat segera bergerak. Pemkab Sidoarjo akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan di lapangan.
“Yang penting pada hari ini normalisasi dulu. Alat kita yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” jelasnya.
Arahan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan persoalan di lapangan perlu dilakukan secara konkret. Setelah titik-titik persoalan teridentifikasi, koordinasi teknis harus segera dilakukan agar penanganannya tidak berhenti pada tahap pembahasan.
Dalam konteks inilah peran DPUBMSDA dan BPBD menjadi penting. Kedua perangkat daerah tersebut dapat melakukan koordinasi sesuai kewenangan dan kebutuhan di masing-masing lokasi.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Selain persoalan genangan dan banjir, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian. Kepala desa menyampaikan sejumlah kebutuhan terkait perbaikan jalan dan jembatan di wilayah masing-masing.
Bupati Subandi mendorong agar kebutuhan tersebut dipetakan secara lebih detail. Data mengenai lokasi dan kondisi infrastruktur menjadi bagian penting untuk menentukan skala prioritas intervensi pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan membuat penanganan infrastruktur menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah dapat mengetahui lokasi yang membutuhkan penanganan. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Subandi melihat perbaikan infrastruktur tidak semata-mata sebagai pembangunan fisik. Infrastruktur yang baik juga memiliki dampak terhadap pergerakan masyarakat dan aktivitas perekonomian.
“Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” katanya.
Data Lapangan Dasar Menentukan Prioritas
Bupati Subandi meminta kepala desa untuk memberikan informasi secara detail mengenai titik-titik jalan, sungai maupun saluran yang membutuhkan penanganan. Data tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas intervensi.
Dia juga meminta agar koordinasi antara pemerintah desa dengan OPD terkait terus dilakukan. Pelaksanaan program pembangunan harus mendapatkan pendampingan sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
”Yang penting setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” pesannya.
Subandi berharap hasil koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Ia meminta jajaran terkait untuk melakukan koordinasi dengan Dinas PU maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program yang telah dipetakan dapat segera diintervensi dan dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Setelah ini segera dilakukan intervensi dan koordinasi dengan PU maupun PPK. Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya.
Bupati menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan di desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus membuka ruang komunikasi agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama.
”Mari kita sebagai pelayan masyarakat bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya juga berharap Bapak-Ibu tetap memberikan masukan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (mt)
