METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya, akan dibentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman, layak, dan sesuai standar sebelum sampai ke tangan penerima manfaat.
Pembentukan satgas tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo. Selain melihat perkembangan pelaksanaan di lapangan, pertemuan juga membahas peningkatan pelayanan dan kinerja SPPG.
Subandi mengatakan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional. Karena itu, keberlangsungannya di daerah harus mendapat dukungan sekaligus pengawasan yang serius. Program tersebut tidak hanya berbicara mengenai pemberian makanan secara gratis, tetapi menyangkut pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Menurut dia, pelaksanaan MBG melibatkan banyak sektor. Mulai kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Besarnya cakupan tersebut membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Terlebih, dalam pelaksanaan di lapangan terdapat sejumlah hal yang perlu terus dievaluasi. Di antaranya kesiapan dan kapasitas SPPG, ketersediaan bahan makanan, kualitas bahan baku, keamanan pangan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, Subandi meminta seluruh pihak tidak berhenti pada koordinasi. Pengawasan harus dilakukan secara langsung untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Pengawasan tidak cukup hanya dengan koordinasi. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelengkapan perizinan SPPG. Subandi meminta seluruh SPPG memastikan proses perizinan diselesaikan sebelum kegiatan operasional berjalan.
Menurut dia, kelayakan SPPG harus dipastikan sejak awal. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan, tetapi persoalan administrasi dan perizinan justru belum tuntas.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.
Selain perizinan, kualitas bahan makanan menjadi perhatian utama. Subandi meminta pengelola SPPG tidak mengambil risiko dengan menggunakan bahan yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar.
Bahan makanan yang tidak layak harus langsung dipisahkan. Tidak boleh tetap masuk dalam proses pengolahan dengan alasan efisiensi maupun pertimbangan lainnya.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” katanya.
Pengawasan, lanjut Subandi, juga harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Artinya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika makanan sudah selesai dimasak. Proses sejak bahan makanan tiba di SPPG harus ikut diawasi.
Bahan yang datang perlu diperiksa. Setelah itu, proses penyimpanan, pengolahan, hingga makanan selesai dimasak harus mendapat perhatian. Begitu pula dengan proses pengemasan dan pengiriman menuju lokasi penerima manfaat.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandas Subandi.
Rencana pembentukan satgas tersebut diharapkan membuat pengawasan pelaksanaan MBG lebih terintegrasi. Unsur perangkat daerah terkait akan dilibatkan bersama jajaran di tingkat kecamatan hingga desa.
Dengan pola tersebut, persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan tidak berhenti sebagai laporan. Setiap temuan harus segera dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan.
Subandi juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek sanitasi SPPG. Menurut dia, kebersihan lingkungan dan fasilitas pengolahan makanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keamanan makanan.
Pengecekan bahkan diminta tetap dilakukan terhadap SPPG yang sudah menyelesaikan proses perizinan. Sebab, izin yang telah terbit bukan berarti pengawasan terhadap kondisi lapangan boleh berhenti.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Pemkab Sidoarjo juga mendorong adanya pendampingan dan pembekalan bagi para pengelola SPPG. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh pengelola memahami standar pelayanan, prosedur keamanan pangan, serta tanggung jawab dalam menjalankan program MBG.
Subandi menilai pengelola SPPG memiliki posisi penting dalam keberhasilan program tersebut. Mereka berada di garis depan dalam memastikan makanan yang diproduksi benar-benar aman dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk membaca berbagai dinamika yang muncul. Termasuk apabila terdapat kendala dalam penyediaan bahan, proses produksi, distribusi maupun komunikasi dengan masyarakat.
Pemkab, kata Subandi, siap memberikan dukungan agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan bersama. Pemerintah daerah tidak ingin program strategis nasional tersebut hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan pembentukan satgas tersebut, pengawasan MBG di Sidoarjo diharapkan semakin ketat. Tidak hanya memastikan makanan tersedia, tetapi juga memastikan setiap menu yang diterima masyarakat telah melalui proses yang memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan. Yang lebih penting, makanan tersebut aman dikonsumsi dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang generasi penerus. (mt)
