METROTODAY, SURABAYA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengkritisi wacana pelibatan TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
Pernyataan ini disampaikan usai peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Posko Pandegiling, Surabaya, beberapa waktu lalu.
Bonnie menegaskan setiap institusi negara sebaiknya menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan pada koridor yang semestinya. Ia pun mengajak masyarakat berkaca dari sejarah.
“Kita harus berkaca pada peristiwa sejarah. Dulu serdadu kolonial dikerahkan untuk memungut pajak. Di Sumatera Barat juga pernah terjadi Perang Kamang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pajak pemerintah kolonial,” ujar Bonnie.
Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara.
Bonnie menjelaskan bahwa TNI bertugas menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Urusan perpajakan, tegasnya, adalah ranah institusi yang memang diberi kewenangan khusus untuk mengelolanya.
“Kalau semua institusi pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka negara ini berjalan sesuai dengan rel yang diharapkan,” katanya.
Ia mengingatkan pelibatan institusi di luar kewenangannya berpotensi menimbulkan kerancuan fungsi dalam pemerintahan. Terkait dasar alasan pelibatan tersebut, Bonnie mengaku tidak memahami logika yang digunakan.
“Saya tidak bisa memahami logika dan argumentasi yang digunakan untuk melibatkan TNI-Polri. Saya pikir kembalikan saja semua itu berdasarkan tugasnya masing-masing,” pungkasnya. (ahm)
