“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN,” ungkap Prasetyo.
Saat dikonfirmasi mengenai isu miring yang beredar terkait dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kami lakukan,” tegasnya.
Rekam Jejak Tiga Pimpinan Baru BGN
Kombinasi tiga figur baru pimpinan BGN ini mencerminkan strategi Presiden Prabowo untuk memperkuat aspek pengawasan lapangan, akuntabilitas keuangan, dan keandalan logistik dari program unggulan yang menjadi materi kampanye pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru dikenal gemar sidak ke SPPG bermasalah. Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG, ia kerap melakukan sidak ke dapur SPPG.
Ia tercatat pernah menangguhkan sementara (suspend) ribuan SPPG yang melanggar SOP demi menjaga hak gizi anak-anak serta kelayakan fasilitas bagi para staf gizi di lapangan.
Selama kurun program MBG mulai 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, dari total 27.208 unit SPPG yang beroperasi, 8.182 unit pernah ditangguhkan. Dari jumlah 8.182 unit itu, 5.659 unit sudah beroperasi kembali atau lolos evaluasi dan 2.213 unit masih ditangguhkan.
Nanik sendiri mengawali kariernya sebagai jurnalis senior di Kompas Gramedia (Tabloid Bangkit) dan Kelompok Media Peluang Ia merupakan lingkaran dalam pendukung Prabowo sejak Pilpres 2019 sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandhiaga Uno. Sebelum memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan dilantik menjadi Wakil Kepala BGN pada September 2025.
Sedangkan Agustina Arumsari (Wakil Kepala BGN) dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola keuangan dan menutup celah korupsi dalam program MBG. Ia adalah birokrat karier tulen dan mencetak sejarah sebagai Wakil Kepala BPKP pertama sejak lembaga itu berdiri pada 1983.
Lulusan STAN dan Magister Hukum UI ini memiliki segudang sertifikasi profesional bergengsi di bidang investigasi dan pengawasan. Di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA). Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina akan menjadi benteng utama akuntabilitas keuangan BGN.
