Bagaimana model ini diterapkan? Siapa yang menjalankan? Bagaimana mengukur keberhasilannya? Apakah lebih efektif dibandingkan kebijakan sebelumnya?
Dan satu lagi yang tidak kalah penting, apakah tetap sesuai dengan standar WADA? Sebab, Indonesia tidak bisa begitu saja membuat kebijakan anti-doping yang bertentangan dengan ketentuan internasional. Model yang baik harus mampu menjawab seluruh tantangan tersebut.
Ketika Teknologi Ikut Menentukan Keadilan
Ada satu aspek lain yang menarik perhatian saya, yakni teknologi pengujian. Bayangkan hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan seorang atlet positif doping.
Keputusan itu bisa mengubah hidup seseorang. Kesempatan bertanding hilang, reputasi tercoreng, dan karier yang dibangun bertahun-tahun bisa terancam. Lantaran itu, pengujian tidak boleh dilakukan sembarangan.
Dalam dunia rekayasa, kita mengenal pentingnya akurasi pengukuran, validasi metode, kalibrasi instrumen, dan ketertelusuran data.
Salah membaca hasil pengujian material jalan saja bisa berakibat pada kesalahan keputusan teknis. Apalagi jika hasil pengujian digunakan untuk menentukan nasib seorang manusia. Tentu standar keandalannya harus tinggi.
Sistem anti-doping memerlukan prosedur pengambilan sampel yang benar, pengawasan rantai penguasaan sampel atau chain of custody, laboratorium yang kompeten, serta mekanisme pemeriksaan yang transparan.
Teknologi digital dapat membantu, mulai dari pencatatan sampel, pelacakan proses pemeriksaan, pengamanan data pribadi, hingga integrasi informasi antarlembaga sesuai kewenangan.
Namun, jangan keliru. Digitalisasi bukan jaminan kebenaran. Data yang salah tetap salah meskipun disimpan dalam sistem paling canggih. Prosedur yang keliru tidak otomatis menjadi benar hanya karena sudah menggunakan aplikasi. Teknologi harus memperkuat keandalan bukti, bukan sekadar mempercantik tampilan sistem.
Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu dengan hukum. Keputusan hukum yang adil membutuhkan bukti ilmiah yang dapat dipercaya. Tanpa itu, kepastian hukum bisa berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Jangan Hanya Menghukum Atlet
Pada akhirnya, persoalan doping bukan sekadar persoalan menemukan zat terlarang dalam tubuh atlet. Ada persoalan pendidikan, pengawasan, kelembagaan, teknologi, dan tentu saja, keadilan.
Indonesia membutuhkan sistem anti-doping yang tegas. Tidak ada kompromi terhadap kecurangan yang disengaja. Tetapi, ketegasan tersebut harus disertai perlindungan terhadap hak atlet.
Literasi anti-doping perlu diperkuat. Tenaga pendukung atlet harus memahami tanggung jawabnya. Kualitas pengujian harus dijaga.
Pendampingan hukum juga harus tersedia. Jangan sampai seorang atlet harus menghadapi proses hukum yang rumit tanpa memahami hak-haknya sendiri.
Dalam konteks inilah NABIL-IPAD Model dapat menjadi salah satu tawaran akademik yang layak dikembangkan.
Tentu, model tersebut masih memerlukan pembuktian, pengujian, dan penjabaran implementasi yang lebih konkret. Sebab, model kebijakan tidak cukup hanya bagus di atas kertas.
Ia harus bisa bekerja, harus dapat diukur, dan yang paling penting, harus memberikan manfaat nyata.
Saya teringat kembali pada filosofi keselamatan transportasi. Tujuan utama sistem keselamatan bukanlah memperbanyak jumlah pengemudi yang dihukum. Tujuan utamanya adalah mengurangi kecelakaan dan menyelamatkan manusia.
Demikian pula dalam olahraga. Keberhasilan kebijakan anti-doping tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya atlet yang dijatuhi sanksi. Yang lebih penting adalah seberapa efektif sistem tersebut mencegah doping, menjaga integritas kompetisi, dan melindungi hak atlet.
Pada akhirnya, olahraga bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, paling kuat, atau paling banyak meraih medali. Olahraga juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.
Doping harus diberantas. Atlet harus dilindungi. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Sebab, menjaga olahraga tetap bersih tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keadilan.
Dan satu hal yang perlu diingat adalah jangan sampai kita begitu sibuk menghukum atlet, tetapi justru lupa memperbaiki sistem yang seharusnya melindungi mereka. (*/mt)


