Kebijakan Anti-Doping: Antara Ketegasan dan Keadilan

Oleh: Machsus (Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Anggota Komunitas S36A) 

BAYANGKAN Anda seorang atlet. Sudah berlatih bertahun-tahun. Bangun sebelum matahari terbit. Menahan lelah. Menjaga pola makan. Mengorbankan banyak hal. Semuanya demi satu cita-cita: menjadi juara.

Lalu, suatu hari, hasil tes doping Anda dinyatakan positif. Karier pun terancam. Medali bisa melayang. Nama baik dipertaruhkan.

Padahal, Anda merasa tidak pernah sengaja menggunakan zat terlarang. Bisa jadi zat itu masuk melalui suplemen yang terkontaminasi. Bisa pula melalui obat yang diberikan tenaga medis.

Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Atletnya? Dokternya? Pelatihnya? Atau sistem pengawasannya? Pertanyaan itu tampak sederhana. Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.

Dalam dunia olahraga, doping memang tidak boleh ditoleransi. Ia merusak sportivitas, mencederai kejujuran, bahkan dapat membahayakan kesehatan atlet.

Tetapi, apakah setiap pelanggaran harus berujung pada hukuman yang sama? Di sinilah persoalannya. Hukum harus tegas, tentu saja. Namun, hukum juga harus adil. Sebab, ketegasan dan keadilan bukan dua hal yang harus saling mengalahkan.

Persoalan inilah yang menarik perhatian saya ketika mencermati disertasi Muhammad Nabil berjudul “Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia”, dalam kapasitas saya sebagai salah satu penyanggah pada Ujian Doktor Terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026 di Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Airlangga (Unair).

Disertasi tersebut mencoba menjawab persoalan yang sangat mendasar, yakni bagaimana menjaga olahraga tetap bersih tanpa mengabaikan hak-hak atlet? Pertanyaan yang menarik, bahkan relevan jauh melampaui dunia olahraga.

Ketika Aturan Tidak Cukup Hanya Tegas

Dalam sistem anti-doping internasional, dikenal prinsip strict liability. Istilah hukumnya memang terdengar rumit, tetapi maknanya relatif sederhana.

Atlet bertanggung jawab atas keberadaan zat terlarang dalam tubuhnya, terlepas dari apakah zat tersebut masuk dengan sengaja atau tidak. Prinsip ini menjadi bagian penting dari World Anti-Doping Code yang dikembangkan oleh World Anti-Doping Agency (WADA).

Oleh: Machsus (Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Anggota Komunitas S36A) 

BAYANGKAN Anda seorang atlet. Sudah berlatih bertahun-tahun. Bangun sebelum matahari terbit. Menahan lelah. Menjaga pola makan. Mengorbankan banyak hal. Semuanya demi satu cita-cita: menjadi juara.

Lalu, suatu hari, hasil tes doping Anda dinyatakan positif. Karier pun terancam. Medali bisa melayang. Nama baik dipertaruhkan.

Padahal, Anda merasa tidak pernah sengaja menggunakan zat terlarang. Bisa jadi zat itu masuk melalui suplemen yang terkontaminasi. Bisa pula melalui obat yang diberikan tenaga medis.

Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Atletnya? Dokternya? Pelatihnya? Atau sistem pengawasannya? Pertanyaan itu tampak sederhana. Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.

Dalam dunia olahraga, doping memang tidak boleh ditoleransi. Ia merusak sportivitas, mencederai kejujuran, bahkan dapat membahayakan kesehatan atlet.

Tetapi, apakah setiap pelanggaran harus berujung pada hukuman yang sama? Di sinilah persoalannya. Hukum harus tegas, tentu saja. Namun, hukum juga harus adil. Sebab, ketegasan dan keadilan bukan dua hal yang harus saling mengalahkan.

Persoalan inilah yang menarik perhatian saya ketika mencermati disertasi Muhammad Nabil berjudul “Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia”, dalam kapasitas saya sebagai salah satu penyanggah pada Ujian Doktor Terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026 di Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Airlangga (Unair).

Disertasi tersebut mencoba menjawab persoalan yang sangat mendasar, yakni bagaimana menjaga olahraga tetap bersih tanpa mengabaikan hak-hak atlet? Pertanyaan yang menarik, bahkan relevan jauh melampaui dunia olahraga.

Ketika Aturan Tidak Cukup Hanya Tegas

Dalam sistem anti-doping internasional, dikenal prinsip strict liability. Istilah hukumnya memang terdengar rumit, tetapi maknanya relatif sederhana.

Atlet bertanggung jawab atas keberadaan zat terlarang dalam tubuhnya, terlepas dari apakah zat tersebut masuk dengan sengaja atau tidak. Prinsip ini menjadi bagian penting dari World Anti-Doping Code yang dikembangkan oleh World Anti-Doping Agency (WADA).

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait