METROTODAY, SURABAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya menggelar aksi damai di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya, Selasa (10/11) sore.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini diikuti sekitar 3.000 massa, di antaranya dari ITS, UNAIR, UNESA, PENS, dan UIN Sunan Ampel, serta berbagai komunitas masyarakat sipil.
Perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di lokasi aksi.
Aksi ini digagas oleh dua aliansi, yaitu Aliansi ITS dan Gerakan Bersama-sama. Aliansi ITS menyampaikan 17 butir tuntutan, sedangkan Gerakan Bersama-sama menyoroti empat isu utama:
1. Desakan mundur: Meminta Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya
2. Kesejahteraan rakyat: Menuntut ketersediaan bahan pokok yang murah dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Penolakan militerisasi ruang sipil: Menilai militerisasi di ruang sipil tidak seharusnya terjadi dan harus dikembalikan pada porsinya masing-masing
4. Kebijakan publik: Mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan publik lainnya
Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari ketidakpercayaan terhadap rezim saat ini.
Massa sengaja tidak lagi memusatkan aksi di DPRD karena pengalaman sebelumnya hanya menghasilkan penandatanganan dokumen tanpa perubahan kebijakan yang nyata.
“Kita memilih bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk menggerakkan kesadaran masyarakat. Hadir tanpa atribut almamater, melainkan melebur sebagai rakyat Surabaya dan rakyat Indonesia yang menuntut perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Salah satu peserta aksi, Fifi, mahasiswi jurusan Politik Unair, menegaskan bahwa isu pengembalian supremasi sipil menjadi sorotan utama.
“Masyarakat sipil sudah tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan hanya menjadi alat yang dibutuhkan untuk naik ke tangga kekuasaan. Itu yang ingin kita kembalikan,” ungkap Fifi.
Terkait isu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Fifi yang berasal dari Riau menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan bencana alam semata, melainkan akibat praktik pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab.
“Karhutla sudah menjadi event tahunan di Riau. Padahal itu bukan kebakaran alami, melainkan pembakaran untuk pembukaan lahan. Sayangnya, hal ini tidak dianggap sebagai masalah serius oleh pemerintah,” jelasnya.
Fifi juga menyoroti kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir yang dinilai kurang berpihak pada rakyat.
“Narasi pemerintah seolah menyalahkan rakyat, padahal pemerintah punya kuasa untuk mengatur ekonomi. Harapan kami, aksi ini tidak berhenti hari ini saja, tapi terus berlanjut sampai kita benar-benar mendapatkan kembali supremasi sipil itu sendiri,” pungkasnya. (ahm)
