METROTODAY, SIDOARJO – Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disiapkan menjadi penggerak program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat desa dan kelurahan. Mereka diminta mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga sebagai fondasi membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri.
Penguatan peran kader PPKBD tersebut menjadi fokus kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu diikuti seluruh PPKBD se-Kabupaten Sidoarjo, serta dihadiri para penyuluh dan koordinator penyuluh keluarga berencana.
Bupati Sidoarjo H. Subandi hadir untuk memberikan arahan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program keluarga berencana di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan terima kasih atas keikhlasan, pengabdian, dan kerja keras seluruh kader PPKBD. Ia berharap mereka terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping, sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga.
“PPKBD bukan sekadar sebagai kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menurut Subandi, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pengasuhan anak, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, serta perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga.
“Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari peningkatan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, dan perlindungan anggota keluarga,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi meminta seluruh kader PPKBD memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga. Delapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Menurutnya, kedelapan fungsi keluarga tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya dapat dilakukan melalui penguatan pola pengasuhan anak, pencegahan perkawinan anak, peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.

Subandi juga menekankan pentingnya peran PPKBD dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Para kader diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi sekaligus membantu pemerintah mengenali keluarga yang membutuhkan pendampingan.
“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting,” pesannya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo pada 2021 tercatat sebesar 14,8 persen. Angka tersebut turun menjadi 8,4 persen pada 2023, tetapi kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar upaya pencegahan stunting terus diperkuat. Subandi menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD harus mampu mengenali kondisi, kebutuhan, dan permasalahan keluarga di wilayah masing-masing sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara PPKBD, pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah harus diwujudkan dalam kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi keluarga.
Ketiga, memastikan edukasi yang diberikan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Keberhasilan pendampingan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas keluarga agar semakin sehat, mandiri, dan harmonis.
Subandi juga menyoroti besarnya jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang menjadi potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan keluarga. Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk Sidoarjo pada 2025 mencapai kurang lebih 2,4 juta jiwa.
“Berdasarkan jumlah penduduk ini merupakan potensi pembangunan sekaligus tantangan dalam memastikan setiap keluarga mendapatkan edukasi, pendampingan, akses pelayanan yang memadai,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi turut menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut dapat mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil sehingga ikut memperkuat upaya pencegahan stunting.
Ia menyebutkan, program MBG telah menjangkau puluhan ribu anak sekolah dan ibu hamil di Kabupaten Sidoarjo. Jangkauan program tersebut diharapkan semakin mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Alhamdulillah program MBG Pak Presiden menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Jika semua telah tersentuh dengan MBG, diharapkan mampu menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, penguatan peran PPKBD menjadi penting di tengah berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Tantangan tersebut meliputi persoalan stunting, anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga masuknya paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurut Heni, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama. Keluarga harus diperkuat agar mampu menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, pendidikan, serta pembentukan karakter bagi anak.
“Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita cegah bersama untuk Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan penguatan PPKBD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan tersebut, para kader diharapkan memperoleh penguatan pemahaman mengenai peran dan strategi penerapan delapan fungsi keluarga.
Dengan jumlah 346 kader yang tersebar di desa dan kelurahan, PPKBD diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi program Bangga Kencana. Mereka juga diharapkan menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lingkungan masing-masing.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Heni. (zi)


