Jalan raya tidak boleh menjadi ruang dominasi kendaraan pribadi semata. Jalan adalah ruang publik. Ia harus memberi kesempatan yang setara bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, pedagang kecil, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika mobilitas timpang, maka kesempatan hidup ikut timpang. Oleh karena itu, transportasi publik tidak hanya memindahkan orang dari satu titik ke titik lain, tetapi menghubungkan warga dengan peluang.
Ia menurunkan biaya ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, subsidi mobilitas bukan sekadar kebijakan fiskal. Ia adalah kebijakan keberpihakan. Ia menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menahan harga energi, tetapi untuk memastikan rakyat dapat bergerak dan hidup lebih layak.
Menuju Transportasi Berkelanjutan
Menggeser orientasi dari subsidi energi ke subsidi mobilitas tentu tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Transformasi ini harus bertahap, terukur, dan berbasis kesiapan daerah. Tidak semua wilayah memiliki kapasitas perencanaan, kelembagaan, fiskal, dan infrastruktur transportasi yang sama.
Pemerintah pusat perlu mendorong daerah melalui insentif berbasis kinerja. Daerah yang serius membangun transportasi publik, memperbaiki tata kelola layanan, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan swasta dan masyarakat, layak memperoleh dukungan fiskal yang lebih kuat.
Subsidi mobilitas dapat diwujudkan melalui dukungan operasional angkutan umum agar tarif tetap terjangkau, penguatan angkutan massal dan layanan pengumpan, integrasi pembayaran, peningkatan kualitas halte dan simpul transit, serta layanan khusus bagi kelompok rentan.
Namun, tata kelolanya harus dijaga agar subsidi tidak bocor, tidak menjadi beban permanen tanpa peningkatan mutu, dan benar-benar mendorong perubahan perilaku mobilitas.
