METROTODAY, SURABAYA – Uji coba perlindungan sosial (perlinsos) digital, Perlinsos Digital di Surabaya menjadi bagian dari cetak biru pemerintahan digital menuju Satu Data Indonesia. Sistem ini menghubungkan dan memadukan data penerima manfaat secara langsung dengan delapan kementerian/lembaga, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan lebih akurat dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data secara waktu nyata dari BPS, BKN, Korlantas Polri, BPN, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian PAN-RB, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada tahap awal yang mencakup Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), hasilnya terlihat nyata.
“Dengan integrasi data ini, kita mampu mengeliminasi inclusion error (penerima yang sudah tidak berhak namun masih menerima bantuan) sebesar hampir 25 persen. Selain itu, kita juga bisa mengakomodasi exclusion error, yaitu warga yang layak namun sebelumnya belum terdata, sebesar 43 persen,” tegas Eddy, Minggu (2/8).
Ke depannya, cakupan integrasi akan diperluas mencakup Bantuan Operasional Sekolah/Program Indonesia Pintar, subsidi listrik, BPJS Kesehatan, hingga data perpajakan dan pengajuan kredit. Pemkot Surabaya juga menargetkan pembangunan Pusat Data berbasis kecerdasan buatan sebelum tahun 2030 guna menunjang transformasi digital tersebut.
Penunjukan Surabaya sebagai lokasi uji coba didasari kekuatan fondasi digital dan tata kelola yang solid hingga tingkat paling bawah. Sekar Audifa, Kepala Operasional Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), menilai keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan sinergi seluruh jajaran.
