METROTODAY, SURABAYA – Di tengah kontroversi dan pembubaran agenda pemutaran film Pesta Babi di sejumlah wilayah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya justru mengambil langkah berbeda.
Kampus ini membuka ruang diskusi terbuka dan membedah film kontroversi itu. Ini menegaskan perannya sebagai wadah dialektika konstruktif serta pengembangan nalar kritis bagi sivitas akademika.
Kegiatan diskusi dan bedah film ini digagas oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Kajian Agraria. Mengingat, isu utama dalam film tersebut berkaitan erat dengan topik pembahasan perkuliahan tentang kajian agraria.
Film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat kisah konflik agraria dan dinamika pembangunan di Papua itu dipandang sebagai studi kasus nyata yang kaya wawasan.
Di lingkungan akademik, karya ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial, melainkan sarana belajar untuk melatih pola pikir sistematis, kritis, dan multidimensi dalam menilai kebijakan publik.
Dosen Departemen Studi Pembangunan ITS, Khairun Nisa, menjelaskan bahwa kebijakan publik seharusnya lahir dari pendekatan bawah ke atas atau bottom-up, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Ia mengakui bahwa setiap kebijakan pasti memiliki dampak pertukaran kepentingan atau trade-off, sehingga sulit memuaskan semua pihak. Meski demikian, ada landasan utama yang wajib dipegang.
“Setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Mengacu teori Nancy Fraser, keadilan itu terbagi menjadi tiga dimensi: keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai kebijakan nasional lewat ketiga dimensi tersebut,” ujarnya, Kamis (14/5).
