METROTODAY, SURABAYA – Pencegahan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Kejaksaan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Komitmen itu ditandai melalui diskusi publik bertema “Optimalisasi APBD untuk Warga Kota serta Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” yang digelar di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Rabu (1/10).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut menghadiri acara tersebut bersama Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur Hari Wibowo. Hadir pula perwakilan Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, pimpinan DPRD Surabaya, Forkopimda, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan barang dan jasa harus mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, dia menekankan bahwa pengelolaan APBD Surabaya harus dilakukan secara efisien, baik dari sisi anggaran maupun waktu. Sehingga APBD itu diharapkan dapat berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi warga Surabaya.
“Sehingga orang Surabaya juga bisa bekerja dan menikmati hasil dari APBD Surabaya, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Itu yang sesuai dengan harapan dan tujuan Asta Cita,” katanya.
Wali Kota Eri mengungkap bahwa Pemkot Surabaya juga rutin berkonsultasi dengan kejaksaan untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan pengadaan.
“Mohon maaf Pak Wakajati, kita selalu apa istilahnya ‘ngeriwuki’ (membuat repot), ketika kita mau jalan, anggaran ini seperti apa. Agar Asta Cita ini bisa terwujud dengan cepat tapi tidak ada aturan yang dilanggar,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, memaparkan strategi pengadaan yang melalui skema Supplied By Owner (SBO) serta konsolidasi.
Menurut Setya, SBO memberi banyak manfaat. Di antaranya efisiensi biaya, peningkatan kompetisi, pencegahan persekongkolan, serta peluang lebih besar bagi usaha kecil.
“Manfaat SBO bagi pengguna jasa terdiri dari memperoleh hasil yang lebih baik dalam harga, waktu, dan mutu, serta kontrol yang lebih baik oleh pengguna jasa,” jelasnya.
Sementara itu, Wakajati Jatim Hari Wibowo menegaskan bahwa kejaksaan siap mendampingi Pemkot Surabaya dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan.
“Pencegahan itu harus dimulai dari hulu. Dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kami Kejati Jatim, Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak siap untuk mengawal semuanya. Sehingga tugas-tugas mulia dari Pak Wali Kota, bapak-ibu semua ini menjadi nyaman dan aman,” ujar Hari. (*)
