Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Kuncinya adalah jurnalisme berkualitas.
Dewan Pers menyerahkan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah terkait perlindungan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Dewan Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyepakati kerja sama strategis guna menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil di ruang digital. Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mendorong sinergi lebih kuat antara PWI, Dewan Pers, dan seluruh konstituen pers untuk memastikan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum bersama seluruh insan pers Indonesia.
Akhmad Munir, dan Atal Sembiring Depari, Jumat (22/8), resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat periode 2025–2030 yang akan ditentukan melalui Kongres Persatuan PWI 2025
Maraknya praktik wartawan tidak resmi alias abal abal di daerah menjadi perhatian serius Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menilai fenomena ini sebagai dampak dari tingginya angka pengangguran dan kemudah
Konflik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya menemui titik terang. Dua kubu yang berseteru sepakat untuk menyelesaikan permasalahan internal organisasi melalui Kongres Persatuan yang dijadwalkan berlangsu
Cendekiawan muslim dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Komaruddin Hidayat, resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pers periode 2025–2028. Ia menggantikan Ninik Rahayu dalam upacara serah terima jabatan
Dewan Pers meminta teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.
