Kadis DLH Jatim Ditetapkan Tersangka Pungli Perizinan Tambang dan Air Tanah Rp1,23 Miliar

METROTODAY, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024, Nurkholis, sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi berupa pungutan liar dalam proses perizinan.

Penetapan tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.

Nurkholis yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jatim langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atamaja, menjelaskan peran tersangka dalam praktik tersebut.

Mantan Kadis ESDM Jatim Nurkholis (rompi merah) ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan dugaan pungli perizinan tambang dan air tanah. (Foto: Istimewa)

“Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK (Nurkholis) menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin,” katanya, Selasa (17/11).

Pungutan liar terjadi di dua bidang. Pada Bidang Pertambangan, dipungut dari 28 pemohon dengan total Rp 1.105.000.000.

Pada Bidang Geologi dan Air Tanah, juga terhadap 28 pemohon selama Maret–September 2024 sebesar Rp 133.500.000. Secara keseluruhan, total pungutan mencapai Rp 1.238.500.000.

Penyidik telah menyita aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan telah mendapatkan izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara bertambah menjadi lima orang. Sebelumnya telah ditetapkan AM, H, ED, dan almarhum OS.

Nurkholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 KUHP, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana. (ahm)

METROTODAY, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024, Nurkholis, sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi berupa pungutan liar dalam proses perizinan.

Penetapan tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.

Nurkholis yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jatim langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atamaja, menjelaskan peran tersangka dalam praktik tersebut.

Mantan Kadis ESDM Jatim Nurkholis (rompi merah) ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan dugaan pungli perizinan tambang dan air tanah. (Foto: Istimewa)

“Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK (Nurkholis) menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin,” katanya, Selasa (17/11).

Pungutan liar terjadi di dua bidang. Pada Bidang Pertambangan, dipungut dari 28 pemohon dengan total Rp 1.105.000.000.

Pada Bidang Geologi dan Air Tanah, juga terhadap 28 pemohon selama Maret–September 2024 sebesar Rp 133.500.000. Secara keseluruhan, total pungutan mencapai Rp 1.238.500.000.

Penyidik telah menyita aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan telah mendapatkan izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara bertambah menjadi lima orang. Sebelumnya telah ditetapkan AM, H, ED, dan almarhum OS.

Nurkholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 KUHP, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana. (ahm)

Ikuti Kami Untuk mendapatkan Berita menarik MetroToday
Google News

Artikel Terkait

Pilihan Editor

Pilihan Editor

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait