SIDOARJO, METRO TODAY – Bupati Sidoarjo Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa Tahun 2026) di Pendopo Delta Wibawa Rabu (18 November 2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. GEMA DESA menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berintegritas.
Dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda M. Ainur Rahman, Bupati Subandi menegaskan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, desa dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
”Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap pemberantasan korupsi melalui kebijakan toleransi nol terhadap gratifikasi serta mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah dinilai KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain itu, enam desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, yakni Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Desa Bligo Kecamatan Candi, Desa Larangan Kecamatan Candi, Desa Keboananom Kecamatan Gedangan, Desa Sidomojo Kecamatan Krian, dan Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo.
Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan terhadap seluruh 318 desa sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 berdasarkan lima indikator utama. Masing-masing tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, dokumen pekerjaan fisik, hingga pengelolaan aset dan BUMDes.
Hasilnya, terdapat 25 desa kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai yang akan mendapat pembinaan intensif melalui mekanisme continuous auditing dan continuous monitoring.
Menurut Andjar, sejumlah temuan yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.
”Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, M. Ainur Rahman membuka secara resmi GEMA DESA 2026 dan menyerahkan penghargaan kepada 10 Desa Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik Tahun Anggaran 2025 yang diraih Desa Kwangsan Kecamatan Sedati sebagai peringkat pertama, disusul Desa Sidomojo Kecamatan Krian dan Desa Bligo Kecamatan Candi di peringkat kedua dan ketiga.
M. Ainur Rahman juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insya Allah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (MT)


