METROTODAY, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Surabaya, Senin (28/9).
Di tengah tekanan fiskal, anggaran tahun depan difokuskan pada efisiensi, keberlanjutan, serta perlindungan warga yang paling membutuhkan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan penerapan prinsip spending better atau membelanjakan lebih bijak dengan memangkas biaya operasional yang kurang mendesak, demi memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Di sisi belanja, prinsip spending better kita jalankan dengan memprioritaskan kegiatan yang paling dibutuhkan dan berdampak jelas. Belanja perjalanan dinas, rapat luar kota, dan operasional dibuat makin selektif,” tegas Eri, Selasa (29/9).
Salah satu fokus utama adalah perluasan jangkauan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).
Bantuan bernilai ratusan ribu rupiah per siswa direncanakan tidak hanya menjangkau sekolah negeri dan swasta formal, tetapi juga sekolah keagamaan Kristen hingga santri di pondok pesantren.
Tujuannya untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah hanya karena terkendala biaya.
“Ketika berprioritas pada pendidikan dan kesehatan, mungkin ada sektor lain yang dikurangi jika anggaran tidak cukup. Namun, prioritas ini harus kita tentukan bersama antara DPRD dan Pemkot demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Untuk menutup keterbatasan dana, Pemkot mendorong pembiayaan alternatif yang sah, transparan, dan akuntabel. Eri juga mengajak seluruh jajaran pejabat serta anggota DPRD memberi teladan nyata menjadi orang tua asuh serta menunaikan zakat, infak, sedekah, maupun persepuluhan. Langkah ini diharapkan memicu kepedulian sosial yang lebih luas sekaligus menjaga keharmonisan warga.
Keberhasilan pelaksanaan APBD 2027 nanti akan diukur langsung dari dampak nyata di lapangan: terbukanya lapangan kerja, kelancaran akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, serta terwujudnya lingkungan kota yang aman dan layak bagi seluruh warga Surabaya. (ahm)
