METROTODAY, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menindak tegas oknum pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang diduga terlibat pungutan liar (pungli) sekaligus penyalahgunaan narkotika. Ia menyatakan tidak segan‑segan melakukan pemecatan apabila oknum tersebut terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut.
Kasus ini bermula dari laporan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, terkait dugaan pungli rekrutmen pekerjaan yang melibatkan Anang, oknum pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya. Modusnya, Anang menjanjikan korban mendapatkan pekerjaan di lingkungan Dishub Kota Surabaya dengan syarat membayar uang puluhan juta rupiah.
Berdasarkan keterangan Anang saat diinterogasi Kadishub Kota Surabaya, uang hasil pungli tersebut dibagi bersama Taufiq, oknum pegawai Satpol PP Kota Surabaya. Anang mengaku menerima Rp15 juta, sedangkan Taufiq menerima Rp25 juta.
“Untuk kasus pungli masih terus dibongkar semuanya. Karena masih diperiksa inspektorat ya, jadi dikejar terus sampai akhirnya, masih ada atau tidak,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi saat ditemui di Graha Sawunggaling, kemarin.
Penanganan kasus semakin berkembang ketika terungkap dugaan penyalahgunaan narkotika dari oknum Satpol PP, Taufiq. Keduanya kemudian menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya.
Hasil tes menunjukkan Taufiq positif narkotika, sedangkan Anang menunjukkan hasil negatif.
Dari hasil pemeriksaan, Taufiq mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu‑sabu dua minggu sebelum dimintai keterangan dalam kasus dugaan pungli. Ia pun langsung digelandang ke BNN Kota Surabaya untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan sanksi tegas bagi seluruh pegawai Pemkot Surabaya yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Ia menyatakan pemecatan akan diberlakukan secara tegas tanpa toleransi.
“Kalau (pakai) sabu sudah pasti dipecat ya. Yang pasti kita pecat, karena dia itu (pakai) sabu,” tandas Eri.
Hingga saat ini, kasus dugaan pungli masih dalam pemeriksaan Inspektorat Pemkot Surabaya guna mengungkap keseluruhan fakta serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. (ahm)
