Wali Kota Eri Cahyadi Minta Pelayanan Posyandu Diperluas, dari Kesehatan Balita hingga Perlindungan Masyarakat

METROTODAY, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajarannya di Lobby Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12).

Pelantikan ini menandai langkah besar dalam peningkatan kualitas layanan publik terpadu di tingkat masyarakat dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.

Eri menegaskan Pos Pelayanan Terpadu ini akan mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam kegiatan Posyandu yang selama ini lebih berfokus pada kesehatan balita.

“Jadi sebenarnya sudah ada Posyandu, tapi fokusnya kepada kesehatan balita. Untuk Pos Pelayanan Terpadu ini, lebih mencakup banyak hal mulai dari pendidikan, sosial, ketertiban umum sampai perlindungan masyarakat,” kata Eri.

Ia menjelaskan program ini akan disinergikan dengan Kampung Pancasila yang dipusatkan di Balai RW. “Pos Pelayanan Terpadu ini tidak lain adalah Sekretariat Kampung Pancasila, sehingga Balai RW itu menjadi pusat pergerakan semua program. Kita sudah menjalankan sinergi enam SPM ini melalui Kampung Pancasila,” imbuhnya.

Tim Pos Pelayanan Terpadu akan berpegang pada Satu Data yang terkoneksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kebijakan cepat dan tepat sasaran. “Data di Balai RW akan mencakup jumlah siswa SD, SMP, SMA, absen malam yang diisi orang tua, anak balita, status imunisasi, pencegahan stunting, dan gizi buruk,” jelasnya.

Sementara itu, Rini Indriyani memaparkan peran Posyandu Terpadu sesuai dengan enam SPM. Pertama adalah pendidikan untuk PAUD, literasi, edukasi digital; kedua, kesehatan sepanjang siklus hidup; kemudian pekerjaan umum (air bersih, sanitasi, sampah); perumahan rakyat; ketentraman dan perlindungan masyarakat; serta sosial untuk pendataan warga tidak mampu.

Menurutnya, Surabaya sudah melaju lebih cepat karena keenam poin tersebut sudah dijalankan. “Tugas saya adalah mengintegrasikan semua enam SPM ini menjadi satu kesatuan dalam Pos Pelayanan Terpadu dengan konsep yang sekarang,” imbuh istri wali kota Surabaya ini.

Rini juga menyinggung peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai kekuatan rakyat, dengan satu kader membina 20 rumah. “Integrasi ini diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan layanan dasar seperti imunisasi, pendidikan, dan perlindungan sosial,” pungkasnya. (ahm)