METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas dan memajukan daerah. Langkah strategis diambil dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bermasalah.
Pembentukan satgas ini bertujuan untuk memberantas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menghambat investasi serta dunia usaha.
Rapat koordinasi penting yang membahas pembentukan satgas ini diselenggarakan di Favehotel Sidoarjo pada Selasa (3/6/2025), melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan bahwa satgas ini dibentuk untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum.
“Upaya ini nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama, saling bersinergi guna keamanan hingga ketentraman masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Mimik Idayana berharap, dengan adanya satgas ini, ormas yang meresahkan, mengganggu iklim investasi, atau memaksakan kehendak dengan kekerasan dapat ditindak tegas.
Satgas Terpadu ini akan diperkuat oleh gabungan unsur Forkopimda Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Perangkat Daerah Sidoarjo.
Mimik Idayana juga menyoroti empat titik rawan premanisme yang akan menjadi fokus pengawasan, meliputi area parkir, pedagang kaki lima (PKL), aliran sungai, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ia menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan.
“Seperti parkir selama ini hampir 75 persen dikuasai oleh preman, padahal jika kita bisa mengelola akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dan hal ini menjadi peluang bagi kita,” jelasnya menyoroti potensi peningkatan PAD melalui pengelolaan yang tepat.
Dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih. Ia menyampaikan bahwa visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo adalah menuju kota metropolitan. Hal ini membutuhkan tingginya Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesalihan Sosial.
“Untuk Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesalihan Sosial ini masuk pada indikator Indeks Kebijakan Daerah (IKD), yang di dalamnya terdapat ekonomi, masalah sosial, trantib (ketenteraman dan ketertiban), kesetiakawanan, dan budaya lokal,” terang Abdillah Nasih.
Ia menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi gangguan trantib, intoleransi, dan semua masyarakat menerima kearifan lokal.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, turut mendukung penuh pembentukan satgas ini dan mengusulkan empat formula strategis, yakni koordinasi rutin lintas stakeholder, saling memberi informasi trantib, penyusunan aplikasi yang terintegrasi, dan penyesuaian SOP bersama-sama.
“Sebab, untuk mengatasi premanisme ini kita dihadapkan pada manusia yang memiliki kepentingan sehingga butuh koordinasi yang solid antar stakeholder,” tegasnya.
Tak kalah, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing juga menegaskan komitmennya.
“Kita tidak boleh memberikan peluang terhadap ormas berbau premanisme yang melakukan ancaman, pemalakan dan lain-lain, baik itu kepada para Investor maupun masyarakat. Harus ditindak tegas sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku. Jangan sampai setelah pembentukan lalu hilang,” ungkapnya.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, yang menyatakan kesiapan TNI untuk bersosialisasi hingga ke pelosok desa. “TNI siap untuk bergerak bersama dan mendukung agar Sidoarjo bersih dari premanisme yang merugikan masyarakat dan investasi,” pungkasnya.
Pembentukan Satgas Terpadu ini menandai langkah konkret Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan ramah investasi, demi mewujudkan Sidoarjo sebagai kota metropolitan yang maju dan sejahtera. (red)
