METROTODAY, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Forum CSR. Forum ini diharapkan menjadi mekanisme satu pintu dalam penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan agar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.
Penguatan peran Forum CSR tersebut dibahas dalam audiensi yang dihadiri jajaran pejabat daerah, perwakilan BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, Senin (26/10/2026). Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn mengatakan, penguatan pengelolaan CSR menjadi kebutuhan penting di tengah pengurangan dana transfer ke kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar pelaksanaan program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
Menurutnya, dunia usaha memiliki potensi besar untuk ikut mendukung pembangunan Sidoarjo. Kontribusi perusahaan tidak hanya dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk membantu menangani persoalan sosial, lingkungan, serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Subandi menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 6 ribu, potensi CSR dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap potensi tersebut dapat dikelola secara bersama melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dengan demikian, bantuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Subandi menegaskan bahwa pelaksanaan program CSR perlu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan rencana pembangunan.
Menurut dia, pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan juga perlu dirumuskan secara jelas. Salah satu skema yang dapat dibahas adalah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema tersebut masih perlu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
Dengan pembagian peran yang terencana, dukungan CSR diharapkan dapat melengkapi pembiayaan pemerintah daerah, terutama untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Koordinasi sejak tahap perencanaan juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penyaluran bantuan.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi secara khusus menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran di Sidoarjo perlu ditangani melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Keberadaan ribuan perusahaan di Sidoarjo dinilai menjadi potensi yang perlu dioptimalkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk bekerja sesuai kebutuhan tenaga kerja, kompetensi, serta ketentuan yang berlaku. Dengan komunikasi yang intensif, kebutuhan tenaga kerja perusahaan diharapkan dapat diselaraskan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
”Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Perencanaan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara terpadu. Langkah ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, Forum CSR diharapkan tidak hanya menjadi wadah penghimpunan informasi mengenai bantuan perusahaan, tetapi juga ruang koordinasi untuk menyelaraskan kontribusi dunia usaha dengan arah pembangunan daerah. Setiap program perlu dibahas berdasarkan kebutuhan, skala prioritas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar keberadaan Forum CSR benar-benar diikuti dengan pelaksanaan kegiatan yang konkret. Seluruh program yang melibatkan kontribusi perusahaan perlu dikoordinasikan melalui satu pintu sehingga proses perencanaan, penyaluran, dan pelaporannya dapat dilakukan secara lebih jelas dan akuntabel.
”Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti menyampaikan bahwa pembentukan forum tersebut bertujuan memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Forum ini diharapkan mampu mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Menurut Herti, kolaborasi yang efektif antara dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor penting agar program CSR tidak sekadar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya. (zi)
