METROTODAY, SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rio Pattisellano, mengungkapkan penyerapan anggaran program Gen Z di seluruh kecamatan belum berjalan optimal.
“Jadi ternyata banyak kecamatan-kecamatan dalam penyerapan anggaran Gen Z belum optimal,” ujar Rio, Kamis (3/9).
Rio menjelaskan bahwa hal ini menjadi catatan penting bagi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ia telah menyampaikan hal tersebut langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra.
“Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Arif selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,” tuturnya.
Pembahasan ini akan menjadi acuan saat rapat APBD murni tahun 2027 nanti. Rio ingin melihat secara jelas potensi penyerapan anggaran Gen Z yang telah dicanangkan, mengingat realisasi saat ini masih sangat rendah. “Karena penyerapan masih sangat rendah,” imbuhnya.
Selain itu, Komisi A juga ingin mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan. Meskipun program anggaran untuk Gen Z dinilai luar biasa, ternyata di lapangan tidak terserap dengan mudah. Rio menekankan hal ini menjadi tugas utama para camat, khususnya di wilayah perumahan.
“Nah ini jadi PR para camat-camat pemangku, khususnya di wilayah perumahan-perumahan. Ketika di wilayah perumahan, mereka kesulitan sekali untuk menghimpun kegiatan Gen Z. Karena Gen Z ini mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan, nah ini yang harus dipikirkan,” ungkapnya.
Rio menyayangkan sejumlah kecamatan justru berencana menaikkan anggaran padahal serapannya belum maksimal. Ia mencontohkan, anggaran murni sebesar Rp 50 miliar ditambah Rp 2 miliar menjadi Rp52 miliar, namun proyeksi penyerapan per 31 Desember 2026 justru hanya mencapai Rp48,5 miliar.
“Bisa-bisanya mereka menganggarkan peningkatan atau kenaikan anggaran Gen Z. Lah ngapain ditambah, kalau ternyata di akhir 31 Desembernya rendah penyerapannya? Kan tinggal digeser-geser saja,” keluhnya.
Fenomena ini ternyata terjadi di 17 dari 31 kecamatan di Surabaya, sehingga dinilai tidak efektif. Rio pun meminta seluruh kecamatan untuk segera memperbaiki perencanaan.
“Nah makanya tadi saya secara khusus minta untuk dikoreksi. Mulai besok pagi, 31 kecamatan harus mengumpulkan rencana kerja dan anggaran (RKA) baru. Kita enggak mau model seperti itu. Kalau proyeksinya rendah, ya enggak usah naik, ngapain naik?” pungkasnya. (ahm)
