METROTODAY, SURABAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6).
Mereka menuntut perbaikan kondisi perekonomian serta mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Selain menyampaikan kritik, massa juga melakukan aksi pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap situasi ekonomi dan kebijakan yang ada.
Meski sempat terjadi pembakaran ban di tengah jalannya aksi, aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berjaga berhasil mengendalikan situasi agar tetap kondusif.
Koordinator aksi, Arsyad Habibilah, menyatakan bahwa demokrasi seharusnya memberikan ruang luas bagi rakyat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Namun menurutnya, hal tersebut belum terwujud.
“Demokrasi itu seharusnya melibatkan rakyat dalam perumusan segala bentuk kebijakan. Namun hari ini, dari Jakarta hingga Surabaya, kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat,” tegas Arsyad.
Ia menambahkan bahwa beban ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat. Oleh karena itu, mahasiswa turun ke jalan untuk meminta pertanggungjawaban para pembuat kebijakan.
“Kami rela panas-panasan, berjalan berkilo-kilometer, pamit kepada orang tua dan keluarga hanya untuk meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat. Jangan sampai pejabat menikmati fasilitas negara sementara rakyat kecil dan kaum pekerja justru semakin susah,” ujarnya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, serta desakan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Mereka juga menyoroti pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Situasi sempat memanas ketika massa meminta anggota DPRD keluar menemui mereka. Beberapa peserta bahkan menyerukan kemungkinan untuk masuk ke dalam gedung jika aspirasi tidak didengar.
