Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan teguran keras sekaligus penegasan mendasar terkait alokasi anggaran negara. Dalam putusan sidang uji materiil nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan bahwa mandag konstitusi yang mewajib
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Teka-teki mengenai status hukum Jakarta di tengah pembangunan masif Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat wawasan global mahasiswa melalui kegiatan International Guest Lecture bertema “The Rule of Law as a Guardian of Change Toward a Just and Prosperous Society”.
Keserentakan pada pemilihan umum (pemilu) 2029 akan berbeda dengan pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, mulai 2029 pelaksanaan pemilu nasional dan daerah akan dipisah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar di SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, secara bertahap.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
