“Kami menolak privatisasi. Ketika dibiarkan, ini tidak menambah Pendapatan Asli Daerah, malah menimbulkan kesenjangan sosial: wong alit versus wong elit. Air harus dikelola negara secara berkeadilan melalui PDAM,” tegas Zahdi.
Ia kembali menyoroti kinerja Perum Jasa Tirta I yang dinilai sering menyalurkan air baku tidak layak, namun tidak memberikan pertanggungjawaban nyata. Beban perbaikan dan pengiriman air bantuan justru selalu ditanggung PDAM.
Zahdi mengancam akan mendirikan tenda dan berdemonstrasi selama tujuh hari tujuh malam di kantor Jasa Tirta I jika tidak ada perbaikan berarti dan pertanggungjawaban yang jelas.
“PJT I saya anggap hanya penyerap anggaran tanpa tanggung jawab jelas. Kalau hanya minta maaf tapi tidak berubah, kami akan datang langsung dan bertahan di sana sampai tuntas,” pungkasnya. (ahm)
“Kami menolak privatisasi. Ketika dibiarkan, ini tidak menambah Pendapatan Asli Daerah, malah menimbulkan kesenjangan sosial: wong alit versus wong elit. Air harus dikelola negara secara berkeadilan melalui PDAM,” tegas Zahdi.
Ia kembali menyoroti kinerja Perum Jasa Tirta I yang dinilai sering menyalurkan air baku tidak layak, namun tidak memberikan pertanggungjawaban nyata. Beban perbaikan dan pengiriman air bantuan justru selalu ditanggung PDAM.
Zahdi mengancam akan mendirikan tenda dan berdemonstrasi selama tujuh hari tujuh malam di kantor Jasa Tirta I jika tidak ada perbaikan berarti dan pertanggungjawaban yang jelas.
“PJT I saya anggap hanya penyerap anggaran tanpa tanggung jawab jelas. Kalau hanya minta maaf tapi tidak berubah, kami akan datang langsung dan bertahan di sana sampai tuntas,” pungkasnya. (ahm)
