Mahasiswa Berprestasi di Surabaya Terancam Putus Kuliah karena Salah Data, Komisi D Soroti Data Desil Tak Akurat

METROTODAY, SURABAYA – Ketidaktepatan pemutakhiran data status desil kemiskinan dinilai merugikan warga yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Banyak keluarga kurang mampu tiba-tiba kehilangan hak akses bantuan pendidikan dan beasiswa, padahal kondisi ekonomi sehari-hari masih sangat sulit menutupi kebutuhan sekolah hingga biaya kuliah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, yang menerima banyak keluhan langsung dari warga terdampak.

Salah satu kasus yang paling menyayat hati dialami Dian, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang cemerlang dengan prestasi luar biasa: Indeks Prestasi (IP) 4,0 di semester pertama dan 3,9 di semester kedua.

Meski berprestasi tinggi dan ayahnya hanya bekerja sebagai pengantar galon dengan penghasilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan untuk menafkahi empat orang anggota keluarga, pengajuan beasiswanya ditolak sistem.

Alasannya tercatat bukan masuk golongan miskin atau hampir miskin. Padahal, mereka tinggal di rumah sederhana milik orang tua dan nyaris tak memiliki kelebihan penghasilan.

“Ini sangat memprihatinkan. Ada mahasiswa berprestasi yang terancam putus kuliah hanya karena persoalan administrasi dan validitas data kemiskinan. Negara tidak boleh kehilangan generasi unggul hanya karena sistem tidak mampu membaca kondisi riil masyarakat,” ungkap Imam Syafi’i, Rabu (5/8).

Bukan hanya Dian, keluhan serupa datang dari berbagai wilayah kota. Ririn warga Gubeng Airlangga merasakan dampak langsung saat status keluarganya berubah drastis dari desil 2 menjadi desil 6.

Akibatnya, anak yang baru diterima di perguruan tinggi tidak lagi bisa mendapatkan bantuan pendidikan yang sangat diharapkan.

Hal sama dialami Menik warga Jojoran, Gubeng, meski hidup menyewa rumah, penghasilan pas-pasan dari pensiun mengajar, dan suami kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, data tetap menempatkan keluarga di desil 6.

Menurut Imam, kejadian-kejadian ini membuktikan sistem penentuan desil kemiskinan masih banyak kekurangan dan terlalu terpaku pada angka atau indikator tertulis semata, tanpa memverifikasi keadaan nyata di lapangan.

Hal ini berbahaya karena bisa membuat angka kemiskinan tampak membaik di atas kertas, sementara kesulitan warga masih tetap ada dan justru terhambat akses bantuan yang seharusnya menjadi haknya.

“Jangan sampai angka kemiskinan terlihat turun di atas kertas, tetapi di lapangan masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anaknya. Data harus berpihak pada realitas, bukan sekadar statistik,” tegas politisi dari Partai NasDem ini.

Ia mendesak pemerintah kota segera melakukan pemeriksaan ulang secara teliti terhadap setiap keluarga yang mengajukan keberatan atas status desil yang diterima.

Pendidikan adalah modal utama memutus mata rantai kemiskinan, sehingga tidak boleh dihalangi oleh kesalahan pendataan yang lambat diperbaiki.

“Pemkot harus hadir mencari solusi. Jangan sampai mahasiswa berprestasi dan anak-anak dari keluarga kurang mampu kehilangan masa depan karena tidak terakomodasi dalam sistem. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru terhalang oleh data yang tidak akurat,” pungkasnya. (ahm)