Ketidaktepatan pemutakhiran data status desil kemiskinan dinilai merugikan warga yang benar-benar membutuhkan dukungan. Banyak keluarga kurang mampu tiba-tiba kehilangan hak akses bantuan pendidikan dan beasiswa, padahal
Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Surabaya tahun 2025 yang mencapai Rp 516,896 miliar menjadi sorotan tajam dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya.
